Kamis, 24 Februari 2011

Peningkatan Investasi dan Kebijakan Persaingan

Pemberlakuan hukum persaingan usaha dinilai menghambat investasi oleh berbagai kalangan di Indonesia. Salah satu pandangan berasal dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi, yang menilai bahwa sejumlah keputusan yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menghambat iklim investasi di Indonesia dan mengakibatkan pelaku usaha domestik sulit bersaing dengan pelaku usaha asing . Lebih lanjut salah satu praktisi hukum senior, Todung Mulia Lubis, menilai bahwa ada pelanggaran dalam fungsi KPPU karena menjalankan tiga fungsi sebagai polisi, jaksa, dan hakim . KPPU dinilai sebagai super body with the super power, dan tidak memberikan kepastian hukum bagi investor untuk berinvestasi, dan apabila terus dibiarkan, KPPU dinilai akan terus mengeluarkan keputusan yang merugikan investasi dan membahayakan ekonomi Indonesia.

Menanggapi berbagai komentar negatif tersebut, Wakil Ketua KPPU, Dr. Sukarmi, menjelaskan bahwa selama ini KPPU bergerak sudah sesuai dengan rel . Sehingga apabila pelaku usaha menilai Putusan KPPU menghambat investasi, maka itu adalah hak mereka. Namun sebaiknya, sebelum mengatakan bahwa Putusan KPPU menghambat investasi, maka harus dilihat dulu pertimbangan yang digunakan Majelis Komisi. Apabila tetap dianggap menghambat investasi, maka mereka harus menjabarkan pula bentuk hambatannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberadaan hukum persaingan usaha jelas sangat penting. Kondisi ekonomi terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha, sehingga peran hukum persaingan usaha sangat penting untuk memberikan keseimbangan dan menata keadaan tersebut.

Hubungan antara persaingan usaha dengan investasi sebenarnya telah menjadi isu yang menarik dikalangan dunia. Banyak negara yang mempertanyakan hubungan kedua hal tersebut dan rata-rata semua berlandaskan pada pertanyaan sederhana bahwa, apakah benar, persaingan usaha yang sehat justru akan menghambat investasi?

Persaingan usaha dan investasi dalam berbagai penelitian menunjukkan korelasi yang cukup positif. Persaingan usaha yang meliputi dua aspek, yakni kebijakan dan hukum persaingan, akan mengurangi hambatan keluar dan masuk bagi perusahaan baru dan mencegah praktek anti persaingan, sehingga berakibat pada peningkatan tingkat persaingan bisnis di pasar dan mengarah kepada meningkatnya jumlah investasi. Armin Schmutzler dari Universitas Zurich mencoba menganalisa korelasi kedua indikator tersebut menggunakan general two-stage framework . Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa persaingan usaha justru akan meningkatkan investasi oleh pelaku usaha dominan (market leader) dibandingkan pelaku usaha lainnya (market follower). Selanjutnya Evrim Akdoğu dari Southern Methodist University dan Peter MacKay dari Hong Kong University of Science and Technology menemukan bahwa perusahaan pada struktur industri yang monopolistik menunjukkan sensitifitas atas investasi yang kecil dan lamban dalam melakukan investasi dibandingkan struktur yang kompetitif. Lebih lanjut, sensitifitas atas investasi justru tinggi pada struktur industri yang oligopolistik karena nilai untuk melakukan investasi baru lebih tinggi daripada menunggu keluarnya salah satu pelaku usaha dalam industri tersebut .

Investasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menarik bagi tujuan investasi karena memiliki 5 aspek utama yang menguntungkan bagi investor, yaitu: (1) potensi pasar domestik yang besar; (2) sumber daya alam yang banyak; (3) sumber daya manusia yang besar; (4) stabilitas makro yang berkesinambungan; (5) stabilitas politik dan keamanan; dan (6) posisi geografis Indonesia yang strategis . Kelima faktor ini dinilai memberikan daya tarik tersendiri bagi investor dalam dan luar negeri, terutama dengan semakin baiknya indikator makro dalam beberapa tahun terakhir (khususnya dari sisi pendapatan nasional dan country rating dari berbagai lembaga rating internasional) dan stabilitas politik berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan jumlah investasi tersebut juga tidak dapat dipungkiri sebagai bagian dari hasil peningkatan kepastian hukum di negara ini.

Bagan 1 : Investasi Asing dan Domestik di Indonesia



Reformasi kebijakan besar-besaran setelah masa krisis di akhir era 90-an juga memberikan kontribusi positif bagi perkembangan investasi dalam sepuluh tahun terakhir. Data di atas menunjukkan bahwa nilai investasi asing di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp 74 trilyun pada tahun 1999 hingga lebih dari Rp 133 trilyun pada tahun 2008. Namun secara agregat, investment range antara sebelum dan sesudah masa krisis tidak terlalu berbeda signifikan. Titik puncak yang terjadi pada tahun 2000 hanya bisa dilewati setelah tahun 2007. Ini tentu saja dapat mempertanyakan kembali keberpihakan kebijakan di dalam negeri dalam mendorong investasi di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kebijakan persaingan mungkin merupakan salah satu penyebab kurang agresifnya investasi di Indonesia.

Untuk peningkatan nilai investasi di Indonesia, tentu saja akan membutuhkan tingkat persaingan di dalam negeri yang cukup. Hal ini sebaiknya harus diimbangi dengan kemampuan bersaing (competitiveness) pelaku usaha di dalam negeri. Syukurlah ketika berbicara mengenai daya saing (competitiveness) negara, World Economic Forum, mencatat bahwa untuk tahun 2010/2011, Indonesia berada pada peringkat 44 dari 139 negara di dunia . Peringkat tersebut mengalami peningkatan 10 peringkat dari tahun sebelumnya. Masalahnya, ketika dipersempit ke pasar negara ASEAN, tingkat daya saing Indonesia berada pada peringkat kelima, setelah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Untunglah bagi indikator efektifitas kebijakan anti monopoli (sebagai bagian dari pilar goods market efficiency), Indonesia berada pada peringkat 35 di dunia, suatu angka yang cukup membanggakan bukan?

Namun anehnya, di negara ASEAN, Indonesia justru berada pada peringkat ketiga di ASEAN, setelah Singapura dan Malaysia yang secara jelas masih baru dalam hal kebijakan persaingan usaha. Meratapi fenomena-fenomena tersebut, tidak heran bahwa dunia masih menganggap Indonesia masih membutuhkan upaya yang lebih baik dalam meningkatkan kemampuan daya saingnya maupun tingkat persaingan usaha di pasar domestik.

Peningkatan Investasi dan Kebijakan Persaingan

Kurang agresifnya investasi di Indonesia merupakan dampak dari cumulative efforts yang kurang optimal. Kita tidak dapat menyalahkan kurang giatnya investasi hanya dari satu faktor semata, misalnya kurangnya kebijakan persaingan atau penegakan hukum persaingan yang agresif. Peningkatan ivestasi melalui kebijakan persaingan membutuhkan pengembangan atas beberapa faktor penting. Faktor tersebut meliputi (1) kebijakan yang mengurangi hambatan; (2) competitive neutrality; (3) hubungan pemerintah dengan pelaku bisnis; (4) kondisi bisnis; (5) pengaruh perusahaan multinasional; (6) faktor kepentingan publik; dan (6) hubungan antar lembaga.

Faktor pertama merupakan faktor paling penting dalam mendorong investasi melalui kebijakan persaingan karena dengan dikuranginya hambatan masuk, maka jumlah pelaku usaha baru di pasar dapat meningkat signifikan. Namun untuk mengurangi hambatan masuk bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan beberapa hal. Hal tersebut meliputi; kemauan politis atau komitmen pemerintah dalam mempromosikan persaingan usaha di pasar; pengurangan hambatan masuk melalui kebijakan perdagangan; serta dukungan bagi efektifitas penerapan hukum dan kebijakan persaingan.

Faktor kedua adalah kurangnya keberpihakan atas implementasi hukum persaingan. Walaupun hukum dan kebijakan persaingan telah diimplementasikan, perlindungan atas perilaku pelaku usaha (khususnya BUMN) melalui proteksi masih kerap dilaksanakan. Akibatnya konsentrasi pasar masih cukup tinggi. Faktor selanjutnya keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha akibat adanya unsur pendapatan (pungutan) pemerintah atas pelaku usaha (tertentu). Sebagai contoh, di Mauritius, suatu negara pulau di tenggara benua Afrika, pungutan kepada pelaku usaha oleh partai politik merupakan hal yang wajar. Hal ini tentu saja dapat mengurangi independensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan persaingan secara tegas.

Faktor keempat dalam meningkatkan investasi adalah melalui penciptaan lingkungan bisnis yang mendukung masuknya pelaku usaha baru dan peningkatan kesadaran publik dan bisnis atas kebijakan persaingan. Ease of doing business dan advokasi kebijakan persaingan harus ditingkatkan. Hal ini menjadi rumit mengingat Indonesia menunjukkan nilai ease of doing business yang menurun, walaupun telah dilakukan serangkaian reform oleh pemerintah. Bank Dunia mencatat peringkat Indonesia turun dari posisi 115 menjadi 121(dari 183 negara), atau peringkat keenam di wilayah ASEAN . Indonesia hanya menang dari Kamboja, Filipina, Laos, dan Myanmar untuk urusan ease of doing business. Bagaimana mungkin ini bisa meningkatkan investasi di negara tercinta ini?

Bagan 2 : Ease of Doing Business di ASEAN



Faktor selanjutnya adalah pengaruh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sudah barang tentu kemungkinan besar merupakan pelaku usaha dominan seiring kemampuan penetrasi pasarnya yang luas. Pengawasan melekat atas pelaku usaha dominan tersebut perlu menjadi perhatian khusus lembaga persaingan usaha, agar perilakunya tidak mendistorsi kompetisi di pasar domestik.

Selanjutnya, investasi juga akan dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan harga yang ditetapkan pemerintah dengan berlandaskan faktor kepentingan publik. Kontrol ini merupakan kebijakan yang paling umum dilakukan di negara berkembang, dan memang, akan berguna bagi ekonomi yang stabil. Penetapan batasan harga yang berada di bawah biaya produksi aktual produsen tentu saja akan mengurangi insentif pelaku usaha untuk masuk pada pasar tersebut. Akibatnya investasi berkurang, dan tentu saja, kompetisi menjadi tidak optimal.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah hubungan antara lembaga persaingan dengan pemerintah atau lembaga pengawas sektoral. Adanya hubungan yang kurang harmonis ditambah dengan kewenangan yang tumpah tindih, secara konstruktif akan mengurangi insentif pelaku usaha karena mereka akan menghadapi dua lembaga pengawas atas satu tindakan yang didugakan atasnya. Untuk itu koordinasi antar lembaga pengawas merupakan hal yang penting. Sejarah mencatat bahwa, negara berkembang umumnya belum memiliki wadah atau lembaga khusus sebagai media untuk berkoordinasi secara rutin.

Berbagai faktor di atas menunjukkan bahwa investasi merupakan tanggung jawab bersama dan harus diselesaikan apabila tiap lembaga mau duduk secara bersama dalam merumuskan langkah-langkah strategis bagi peningkatannya. Kebijakan persaingan merupakan salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi tingkat investasi, dan oleh karenanya membutuhkan perhatian dan komitmen yang tinggi dari pemerintah. Semoga hal ini menjadi perhatian khusus bagi para pimpinan di negara kita ini.

Karakteristik Unik Aturan Mergers di Asia Tenggara

Penggabungan usaha dan akuisisi saham tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dalam melakukan ekspansi menghadapi tantangan globalisasi yang mengalir deras beberapa tahun terakhir. Bagi konsumen, penggabungan usaha atau akuisisi saham di satu sisi dapat memberikan keuntungan apabila efisiensi yang diperoleh diterjemahkan pada penurunan harga dan peningkatan kualitas barang atau jasa. Namun disisi lain, strategi tersebut juga dapat meningkatkan konsentrasi pasar yang apabila tidak diatasi dapat merugikan konsumen di masa mendatang.

Negara-negara di Asia Tenggara telah memutuskan untuk membentuk suatu integrasi ekonomi pada tahun 2015 antara lain melalui aliran investasi, barang, jasa, dan tenaga kerja secara bebas, pembentukan wilayah yang kompetitif, dan sebagainya. Menghadapi tantangan tersebut, negara yang tergabung di dalam ASEAN memutuskan untuk memperkenalkan kebijakan persaingan dalam mengatasi potensi konsentrasi pasar dan perilaku persaingan tidak sehat dalam negara bersangkutan, sehingga diharapkan mampu menghadapi integrasi ekonomi tersebut. Untuk itu, aturan mengenai penggabungan usaha dan akuisisi saham menjadi penting dalam mencegah potensi konsentrasi pasar yang dapat menghambat pelaksanaan integrasi tersebut.

Saat ini, arus investasi antar sesama negara ASEAN telah mencapai US$ 4,4 milliar pada akhir tahun 2009, dimana sebagaian besar diantaranya ada pada Singapura (46%), Indonesia (31%), dan Thailand (13%). Hal ini menunjukkan bahwa investasi ketiga negara tersebut di Asia Tenggara cukup dominan sehingga menjadikan berbagai aturan investasi (khususnya mengenai penggabungan usaha dan akuisisi saham) menjadi faktor penting dalam menjaga struktur pasar yang efisien dan kompetitif.

Secara regional, statistik menunjukkan bahwa selama satu semester terakhir di tahun 2010 ini, telah terjadi 36 (tiga puluh enam) perjanjian merger atau senilai US$ 7,1 miliar di Asia Tenggara. Cukup optimis jika dibandingkan dengan 77 (tujuh puluh tujuh) perjanjian merger dengan nilai pasar US$ 14,5 miliar di tahun 2009. Sebagian besar kegiatan merger di Asia Tenggara tersebut dilakukan pada sektor sumber daya alam dan energi, sektor keuangan dan konsumen, serta manufaktur. Menariknya, sebagian besar investasi di Asia Tenggara tersebut berasal dari Cina yang mencatat 29% dari total kegiatan merger di Asia Tenggara. Angka fantastis ini mengalahkan Amerika sebagai pemegang rekor tahun sebelumnya.

Secara khusus, sebagian besar kegiatan merger di Asia Tenggara dilakukan di Singapura dengan porsi sepertiga total transaksi di Asia Tenggara (senilai US$ 4,2 miliar selama satu tahun terakhir per Juni, y.o.y), dengan manufaktur sebagai sektor dengan frekuensi merger terbanyak.

Bicara tentang regulasi yang mengatur persaingan usaha dan merger, saat ini dari sepuluh negara anggota ASEAN, baru lima negara (Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia) yang memiliki hukum persaingan. Malaysia sendiri baru memperkenalkan hukum persaingannya pada tahun 2010 dan baru akan berlaku efektif pada tahun 2012. Lima negara lainnya masih mengandalkan pendekatan sektoral dan tengah mempersiapkan kebijakan dimaksud. Aturan penggabungan usaha dan akuisisi pun memiliki beberapa perbedaan dari berbagai aspek, khususnya mengenai cakupan, sifat, pendekatan, pembiayaan, dan sanksi terkait. Berikut tabel singkat yang mencoba menyimpulkan kondisi aturan merger di ASEAN.


Tabel Perbandingan
Aturan Mergers di ASEAN



Sumber: diolah.

Dari sepuluh negara ASEAN, baru enam negara yang memiliki aturan merger, baik yang berada di bawah hukum persaingannya maupun yang berada pada regulasi sektoral. Lima negara diantaranya (Laos, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) memiliki aturan merger yang berada di bawah hukum persaingan, sedangkan Filipina masih mengandalkan pada merger sektoralnya (sektor keuangan). Indonesia sendiri saat ini telah memiliki aturan penggabungan usaha dan akuisisi khusus, yaitu Peraturan Pemerintah No. 57/2010 mengenai Penggabungan dan Peleburan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang dapat Menyebabkan Praktek Monopoli dan Peraingan Usaha Tidak Sehat. Aturan yang merupakan pelaksanaan pasal 28 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini merupakan titik tolak penerapan rezim merger yang cukup signifikan di Indonesia. Aturan ini mewajibkan pelaku usaha yang hendak melakukan merger untuk melaporkan rencananya setelah merger tersebut sah secara hukum. Kewajiban yang sama juga dianut oleh dua negara lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Hal yang menarik terdapat pada Singapura yang justru tidak mewajibkan notifikasi pada kegiatan merger yang dilaksanakan di negara tersebut. Suatu fakta yang cukup unik apabila kita mengakui bahwa kapitalisasi pasar terbesar di Asia Tenggara terdapat di negara kota tersebut.

Ketika kita berbicara mengenai cakupan, tabel di atas menunjukkan bahwa Vietnam memiliki cakupan merger yang paling lengkap, mulai dari penggabungan usaha, peleburan usaha, akuisisi, joint venture, hingga bentuk integrasi lainnya. Hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan negara tersebut dalam menghadapi persaingan di masa perdagangan bebas nantinya. Aturan merger di Indonesia terbatas pada penggabungan, peleburan, dan akuisisi saham. Akuisisi aset tidak termasuk dalam cakupan di Indonesia dan hanya peningkatan kontrol oleh pelaku usaha melalui kepemilikan saham yang diawasi.

Dalam menjamin upaya penciptaan struktur pasar yang kompetitif, kewajiban notifikasi pelaku usaha atas upaya mergernya sangat perlu dilakukan. Dari empat negara yang memiliki aturan merger dalam aturan persaingan usahanya, efektif hanya Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang mewajibkan notifikasi atas aktifitas merger. Namun Thailand sendiri dalam satu hal, belum dapat mewajibkan notifikasi tersebut. Hal ini disebabkan karena, memang undang-undang persaingan usahanya menetapkan kewajiban notifikasi, tetapi hanya apabila memenuhi batasan (treshold) tertentu. Masalahnya adalah, undang-undang mereka tidak menyatakan besaran tersebut dan harus mengacu pada aturan pelaksanaannya yang notabene belum disahkan. Jadi secara aturan, notifikasi tersebut belum wajib dilaksanakan dan sanksi pun tidak dapat diberikan bagi pelaku yang melakukan merger. Singapura sebagai kota dan negara dengan aktifitas merger terbesar, justru tidak mewajibkan notifikasi atas aktifitas mergernya. Dalam konteks tersebut, Indonesia dan Vietnam memiliki aturan yang cukup lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Ada hal yang menarik terkait biaya pendaftaran/pelaporan merger oleh pelaku usaha (filing fee). Filipina menetapkan biaya pendaftaran merger dan mewajibkan notifikasi. Hal ini memang cukup lumrah apabila diberlakukan di sektor keuangan. Di Indonesia pun, pendaftaran merger di sektor keuangan juga menetapkan biaya yang sama. Yang berbeda adalah di Singapura, dimana lembaga persaingannya (Competition Commission of Singapore) menetapkan biaya pendaftaran untuk setiap aktifitas merger yang disampaikan. Biaya tersebut berbeda dan tergantung pada perputaran perusahaan. Khusus untuk perputaran kurang dari S$ 200 juta (Rp 1,3 trilyun), biaya yang dikenakan adalah S$ 15.000 (sekitar Rp 100 juta); bagi perputaran S$ 200-600 juta, biaya yang dikenakan adalah S$ 50.000 (Rp 330 juta); dan bagi perputaran di atas S$ 600 juta (Rp 4 trilyun), biaya yang dikenakan adalah S$ 100.000 (Rp 660 juta). Khusus merger yang melibatkan usaha kecil, biaya yang dikenakan hanya sebesar S$ 5.000 (Rp 33,7 juta).

Pengenaan biaya dan tidak adanya kewajiban notifikasi ini membuat perbuatan tersebut lebih menyerupai konsultasi dan bukan untuk mendapatkan clearance. Hal ini tentu saja mengurangi insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan notifikasi merger, terutama apabila kesadaran pelaku usaha di negara tersebut sangat kurang. Namun sepertinya hal tersebut kurang berlaku di Singapura, dimana kesadaran pelaku usaha atas etika bisnis yang baik masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dari adanya tujuh notifikasi yang disampaikan kepada CCS selama periode Maret 2008-2009 (akhir periode keuangan Singapura pada setiap Maret), sehingga men-generate penghasilan lembaga tersebut hingga S$ 523.000 (Rp 3,5 miliar).

Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Laos tidak mengenakan biaya pendaftaran atas aplikasi merger karena lembaga persaingannya dibiayai sepenuhnya oleh anggaran negara. Berbeda dengan Singapura yang memang lebih bersifat setengah swasta, karena mereka dapat memperoleh penghasilan tersendiri dari aplikasi pelaku usaha dan dapat memperoleh hibah/grant dari kementerian untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Untuk menyimpulkan, penulis mengamati bahwa berbagai model aturan dan implementasi aturan merger di Asia Tenggara tersebut menunjukan pengawasan dan kendali atas struktur pasar melalui aturan merger masih dinilai penting bagi negara bersangkutan, khususnya negara yang telah memiliki hukum dan kebijakan persaingannya. Penerapan aturan merger ini memang sebaiknya segera dijalankan secara efektif sebelum menghadapi era perdagangan dan investasi bebas di Asia Tenggara pada tahun 2015 nanti. Dalam konteks tersebut, beberapa negara, khususnya Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Malaysia perlu menginjak gasnya dalam-dalam untuk segera mengeluarkan aturan merger yang sesuai dengan karakter negaranya. Apabila aturan tersebut telah secara merata dijalankan di seluruh negara ASEAN, maka harmonisasi kebijakan persaingan akan mudah dilakukan dalam menghadang integrasi ekonomi nantinya. Dengan demikian, penataan struktur pasar yang kompetitif dengan pelaku usaha yang memiliki daya saing tinggi dapat dibentuk dalam menghadapi perdagangan dalam konteks yang lebih luas.