Kamis, 24 Februari 2011

Peningkatan Investasi dan Kebijakan Persaingan

Pemberlakuan hukum persaingan usaha dinilai menghambat investasi oleh berbagai kalangan di Indonesia. Salah satu pandangan berasal dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi, yang menilai bahwa sejumlah keputusan yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menghambat iklim investasi di Indonesia dan mengakibatkan pelaku usaha domestik sulit bersaing dengan pelaku usaha asing . Lebih lanjut salah satu praktisi hukum senior, Todung Mulia Lubis, menilai bahwa ada pelanggaran dalam fungsi KPPU karena menjalankan tiga fungsi sebagai polisi, jaksa, dan hakim . KPPU dinilai sebagai super body with the super power, dan tidak memberikan kepastian hukum bagi investor untuk berinvestasi, dan apabila terus dibiarkan, KPPU dinilai akan terus mengeluarkan keputusan yang merugikan investasi dan membahayakan ekonomi Indonesia.

Menanggapi berbagai komentar negatif tersebut, Wakil Ketua KPPU, Dr. Sukarmi, menjelaskan bahwa selama ini KPPU bergerak sudah sesuai dengan rel . Sehingga apabila pelaku usaha menilai Putusan KPPU menghambat investasi, maka itu adalah hak mereka. Namun sebaiknya, sebelum mengatakan bahwa Putusan KPPU menghambat investasi, maka harus dilihat dulu pertimbangan yang digunakan Majelis Komisi. Apabila tetap dianggap menghambat investasi, maka mereka harus menjabarkan pula bentuk hambatannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberadaan hukum persaingan usaha jelas sangat penting. Kondisi ekonomi terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha, sehingga peran hukum persaingan usaha sangat penting untuk memberikan keseimbangan dan menata keadaan tersebut.

Hubungan antara persaingan usaha dengan investasi sebenarnya telah menjadi isu yang menarik dikalangan dunia. Banyak negara yang mempertanyakan hubungan kedua hal tersebut dan rata-rata semua berlandaskan pada pertanyaan sederhana bahwa, apakah benar, persaingan usaha yang sehat justru akan menghambat investasi?

Persaingan usaha dan investasi dalam berbagai penelitian menunjukkan korelasi yang cukup positif. Persaingan usaha yang meliputi dua aspek, yakni kebijakan dan hukum persaingan, akan mengurangi hambatan keluar dan masuk bagi perusahaan baru dan mencegah praktek anti persaingan, sehingga berakibat pada peningkatan tingkat persaingan bisnis di pasar dan mengarah kepada meningkatnya jumlah investasi. Armin Schmutzler dari Universitas Zurich mencoba menganalisa korelasi kedua indikator tersebut menggunakan general two-stage framework . Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa persaingan usaha justru akan meningkatkan investasi oleh pelaku usaha dominan (market leader) dibandingkan pelaku usaha lainnya (market follower). Selanjutnya Evrim Akdoğu dari Southern Methodist University dan Peter MacKay dari Hong Kong University of Science and Technology menemukan bahwa perusahaan pada struktur industri yang monopolistik menunjukkan sensitifitas atas investasi yang kecil dan lamban dalam melakukan investasi dibandingkan struktur yang kompetitif. Lebih lanjut, sensitifitas atas investasi justru tinggi pada struktur industri yang oligopolistik karena nilai untuk melakukan investasi baru lebih tinggi daripada menunggu keluarnya salah satu pelaku usaha dalam industri tersebut .

Investasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menarik bagi tujuan investasi karena memiliki 5 aspek utama yang menguntungkan bagi investor, yaitu: (1) potensi pasar domestik yang besar; (2) sumber daya alam yang banyak; (3) sumber daya manusia yang besar; (4) stabilitas makro yang berkesinambungan; (5) stabilitas politik dan keamanan; dan (6) posisi geografis Indonesia yang strategis . Kelima faktor ini dinilai memberikan daya tarik tersendiri bagi investor dalam dan luar negeri, terutama dengan semakin baiknya indikator makro dalam beberapa tahun terakhir (khususnya dari sisi pendapatan nasional dan country rating dari berbagai lembaga rating internasional) dan stabilitas politik berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan jumlah investasi tersebut juga tidak dapat dipungkiri sebagai bagian dari hasil peningkatan kepastian hukum di negara ini.

Bagan 1 : Investasi Asing dan Domestik di Indonesia



Reformasi kebijakan besar-besaran setelah masa krisis di akhir era 90-an juga memberikan kontribusi positif bagi perkembangan investasi dalam sepuluh tahun terakhir. Data di atas menunjukkan bahwa nilai investasi asing di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp 74 trilyun pada tahun 1999 hingga lebih dari Rp 133 trilyun pada tahun 2008. Namun secara agregat, investment range antara sebelum dan sesudah masa krisis tidak terlalu berbeda signifikan. Titik puncak yang terjadi pada tahun 2000 hanya bisa dilewati setelah tahun 2007. Ini tentu saja dapat mempertanyakan kembali keberpihakan kebijakan di dalam negeri dalam mendorong investasi di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kebijakan persaingan mungkin merupakan salah satu penyebab kurang agresifnya investasi di Indonesia.

Untuk peningkatan nilai investasi di Indonesia, tentu saja akan membutuhkan tingkat persaingan di dalam negeri yang cukup. Hal ini sebaiknya harus diimbangi dengan kemampuan bersaing (competitiveness) pelaku usaha di dalam negeri. Syukurlah ketika berbicara mengenai daya saing (competitiveness) negara, World Economic Forum, mencatat bahwa untuk tahun 2010/2011, Indonesia berada pada peringkat 44 dari 139 negara di dunia . Peringkat tersebut mengalami peningkatan 10 peringkat dari tahun sebelumnya. Masalahnya, ketika dipersempit ke pasar negara ASEAN, tingkat daya saing Indonesia berada pada peringkat kelima, setelah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Untunglah bagi indikator efektifitas kebijakan anti monopoli (sebagai bagian dari pilar goods market efficiency), Indonesia berada pada peringkat 35 di dunia, suatu angka yang cukup membanggakan bukan?

Namun anehnya, di negara ASEAN, Indonesia justru berada pada peringkat ketiga di ASEAN, setelah Singapura dan Malaysia yang secara jelas masih baru dalam hal kebijakan persaingan usaha. Meratapi fenomena-fenomena tersebut, tidak heran bahwa dunia masih menganggap Indonesia masih membutuhkan upaya yang lebih baik dalam meningkatkan kemampuan daya saingnya maupun tingkat persaingan usaha di pasar domestik.

Peningkatan Investasi dan Kebijakan Persaingan

Kurang agresifnya investasi di Indonesia merupakan dampak dari cumulative efforts yang kurang optimal. Kita tidak dapat menyalahkan kurang giatnya investasi hanya dari satu faktor semata, misalnya kurangnya kebijakan persaingan atau penegakan hukum persaingan yang agresif. Peningkatan ivestasi melalui kebijakan persaingan membutuhkan pengembangan atas beberapa faktor penting. Faktor tersebut meliputi (1) kebijakan yang mengurangi hambatan; (2) competitive neutrality; (3) hubungan pemerintah dengan pelaku bisnis; (4) kondisi bisnis; (5) pengaruh perusahaan multinasional; (6) faktor kepentingan publik; dan (6) hubungan antar lembaga.

Faktor pertama merupakan faktor paling penting dalam mendorong investasi melalui kebijakan persaingan karena dengan dikuranginya hambatan masuk, maka jumlah pelaku usaha baru di pasar dapat meningkat signifikan. Namun untuk mengurangi hambatan masuk bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan beberapa hal. Hal tersebut meliputi; kemauan politis atau komitmen pemerintah dalam mempromosikan persaingan usaha di pasar; pengurangan hambatan masuk melalui kebijakan perdagangan; serta dukungan bagi efektifitas penerapan hukum dan kebijakan persaingan.

Faktor kedua adalah kurangnya keberpihakan atas implementasi hukum persaingan. Walaupun hukum dan kebijakan persaingan telah diimplementasikan, perlindungan atas perilaku pelaku usaha (khususnya BUMN) melalui proteksi masih kerap dilaksanakan. Akibatnya konsentrasi pasar masih cukup tinggi. Faktor selanjutnya keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha akibat adanya unsur pendapatan (pungutan) pemerintah atas pelaku usaha (tertentu). Sebagai contoh, di Mauritius, suatu negara pulau di tenggara benua Afrika, pungutan kepada pelaku usaha oleh partai politik merupakan hal yang wajar. Hal ini tentu saja dapat mengurangi independensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan persaingan secara tegas.

Faktor keempat dalam meningkatkan investasi adalah melalui penciptaan lingkungan bisnis yang mendukung masuknya pelaku usaha baru dan peningkatan kesadaran publik dan bisnis atas kebijakan persaingan. Ease of doing business dan advokasi kebijakan persaingan harus ditingkatkan. Hal ini menjadi rumit mengingat Indonesia menunjukkan nilai ease of doing business yang menurun, walaupun telah dilakukan serangkaian reform oleh pemerintah. Bank Dunia mencatat peringkat Indonesia turun dari posisi 115 menjadi 121(dari 183 negara), atau peringkat keenam di wilayah ASEAN . Indonesia hanya menang dari Kamboja, Filipina, Laos, dan Myanmar untuk urusan ease of doing business. Bagaimana mungkin ini bisa meningkatkan investasi di negara tercinta ini?

Bagan 2 : Ease of Doing Business di ASEAN



Faktor selanjutnya adalah pengaruh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sudah barang tentu kemungkinan besar merupakan pelaku usaha dominan seiring kemampuan penetrasi pasarnya yang luas. Pengawasan melekat atas pelaku usaha dominan tersebut perlu menjadi perhatian khusus lembaga persaingan usaha, agar perilakunya tidak mendistorsi kompetisi di pasar domestik.

Selanjutnya, investasi juga akan dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan harga yang ditetapkan pemerintah dengan berlandaskan faktor kepentingan publik. Kontrol ini merupakan kebijakan yang paling umum dilakukan di negara berkembang, dan memang, akan berguna bagi ekonomi yang stabil. Penetapan batasan harga yang berada di bawah biaya produksi aktual produsen tentu saja akan mengurangi insentif pelaku usaha untuk masuk pada pasar tersebut. Akibatnya investasi berkurang, dan tentu saja, kompetisi menjadi tidak optimal.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah hubungan antara lembaga persaingan dengan pemerintah atau lembaga pengawas sektoral. Adanya hubungan yang kurang harmonis ditambah dengan kewenangan yang tumpah tindih, secara konstruktif akan mengurangi insentif pelaku usaha karena mereka akan menghadapi dua lembaga pengawas atas satu tindakan yang didugakan atasnya. Untuk itu koordinasi antar lembaga pengawas merupakan hal yang penting. Sejarah mencatat bahwa, negara berkembang umumnya belum memiliki wadah atau lembaga khusus sebagai media untuk berkoordinasi secara rutin.

Berbagai faktor di atas menunjukkan bahwa investasi merupakan tanggung jawab bersama dan harus diselesaikan apabila tiap lembaga mau duduk secara bersama dalam merumuskan langkah-langkah strategis bagi peningkatannya. Kebijakan persaingan merupakan salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi tingkat investasi, dan oleh karenanya membutuhkan perhatian dan komitmen yang tinggi dari pemerintah. Semoga hal ini menjadi perhatian khusus bagi para pimpinan di negara kita ini.

Karakteristik Unik Aturan Mergers di Asia Tenggara

Penggabungan usaha dan akuisisi saham tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dalam melakukan ekspansi menghadapi tantangan globalisasi yang mengalir deras beberapa tahun terakhir. Bagi konsumen, penggabungan usaha atau akuisisi saham di satu sisi dapat memberikan keuntungan apabila efisiensi yang diperoleh diterjemahkan pada penurunan harga dan peningkatan kualitas barang atau jasa. Namun disisi lain, strategi tersebut juga dapat meningkatkan konsentrasi pasar yang apabila tidak diatasi dapat merugikan konsumen di masa mendatang.

Negara-negara di Asia Tenggara telah memutuskan untuk membentuk suatu integrasi ekonomi pada tahun 2015 antara lain melalui aliran investasi, barang, jasa, dan tenaga kerja secara bebas, pembentukan wilayah yang kompetitif, dan sebagainya. Menghadapi tantangan tersebut, negara yang tergabung di dalam ASEAN memutuskan untuk memperkenalkan kebijakan persaingan dalam mengatasi potensi konsentrasi pasar dan perilaku persaingan tidak sehat dalam negara bersangkutan, sehingga diharapkan mampu menghadapi integrasi ekonomi tersebut. Untuk itu, aturan mengenai penggabungan usaha dan akuisisi saham menjadi penting dalam mencegah potensi konsentrasi pasar yang dapat menghambat pelaksanaan integrasi tersebut.

Saat ini, arus investasi antar sesama negara ASEAN telah mencapai US$ 4,4 milliar pada akhir tahun 2009, dimana sebagaian besar diantaranya ada pada Singapura (46%), Indonesia (31%), dan Thailand (13%). Hal ini menunjukkan bahwa investasi ketiga negara tersebut di Asia Tenggara cukup dominan sehingga menjadikan berbagai aturan investasi (khususnya mengenai penggabungan usaha dan akuisisi saham) menjadi faktor penting dalam menjaga struktur pasar yang efisien dan kompetitif.

Secara regional, statistik menunjukkan bahwa selama satu semester terakhir di tahun 2010 ini, telah terjadi 36 (tiga puluh enam) perjanjian merger atau senilai US$ 7,1 miliar di Asia Tenggara. Cukup optimis jika dibandingkan dengan 77 (tujuh puluh tujuh) perjanjian merger dengan nilai pasar US$ 14,5 miliar di tahun 2009. Sebagian besar kegiatan merger di Asia Tenggara tersebut dilakukan pada sektor sumber daya alam dan energi, sektor keuangan dan konsumen, serta manufaktur. Menariknya, sebagian besar investasi di Asia Tenggara tersebut berasal dari Cina yang mencatat 29% dari total kegiatan merger di Asia Tenggara. Angka fantastis ini mengalahkan Amerika sebagai pemegang rekor tahun sebelumnya.

Secara khusus, sebagian besar kegiatan merger di Asia Tenggara dilakukan di Singapura dengan porsi sepertiga total transaksi di Asia Tenggara (senilai US$ 4,2 miliar selama satu tahun terakhir per Juni, y.o.y), dengan manufaktur sebagai sektor dengan frekuensi merger terbanyak.

Bicara tentang regulasi yang mengatur persaingan usaha dan merger, saat ini dari sepuluh negara anggota ASEAN, baru lima negara (Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia) yang memiliki hukum persaingan. Malaysia sendiri baru memperkenalkan hukum persaingannya pada tahun 2010 dan baru akan berlaku efektif pada tahun 2012. Lima negara lainnya masih mengandalkan pendekatan sektoral dan tengah mempersiapkan kebijakan dimaksud. Aturan penggabungan usaha dan akuisisi pun memiliki beberapa perbedaan dari berbagai aspek, khususnya mengenai cakupan, sifat, pendekatan, pembiayaan, dan sanksi terkait. Berikut tabel singkat yang mencoba menyimpulkan kondisi aturan merger di ASEAN.


Tabel Perbandingan
Aturan Mergers di ASEAN



Sumber: diolah.

Dari sepuluh negara ASEAN, baru enam negara yang memiliki aturan merger, baik yang berada di bawah hukum persaingannya maupun yang berada pada regulasi sektoral. Lima negara diantaranya (Laos, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) memiliki aturan merger yang berada di bawah hukum persaingan, sedangkan Filipina masih mengandalkan pada merger sektoralnya (sektor keuangan). Indonesia sendiri saat ini telah memiliki aturan penggabungan usaha dan akuisisi khusus, yaitu Peraturan Pemerintah No. 57/2010 mengenai Penggabungan dan Peleburan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang dapat Menyebabkan Praktek Monopoli dan Peraingan Usaha Tidak Sehat. Aturan yang merupakan pelaksanaan pasal 28 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini merupakan titik tolak penerapan rezim merger yang cukup signifikan di Indonesia. Aturan ini mewajibkan pelaku usaha yang hendak melakukan merger untuk melaporkan rencananya setelah merger tersebut sah secara hukum. Kewajiban yang sama juga dianut oleh dua negara lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Hal yang menarik terdapat pada Singapura yang justru tidak mewajibkan notifikasi pada kegiatan merger yang dilaksanakan di negara tersebut. Suatu fakta yang cukup unik apabila kita mengakui bahwa kapitalisasi pasar terbesar di Asia Tenggara terdapat di negara kota tersebut.

Ketika kita berbicara mengenai cakupan, tabel di atas menunjukkan bahwa Vietnam memiliki cakupan merger yang paling lengkap, mulai dari penggabungan usaha, peleburan usaha, akuisisi, joint venture, hingga bentuk integrasi lainnya. Hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan negara tersebut dalam menghadapi persaingan di masa perdagangan bebas nantinya. Aturan merger di Indonesia terbatas pada penggabungan, peleburan, dan akuisisi saham. Akuisisi aset tidak termasuk dalam cakupan di Indonesia dan hanya peningkatan kontrol oleh pelaku usaha melalui kepemilikan saham yang diawasi.

Dalam menjamin upaya penciptaan struktur pasar yang kompetitif, kewajiban notifikasi pelaku usaha atas upaya mergernya sangat perlu dilakukan. Dari empat negara yang memiliki aturan merger dalam aturan persaingan usahanya, efektif hanya Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang mewajibkan notifikasi atas aktifitas merger. Namun Thailand sendiri dalam satu hal, belum dapat mewajibkan notifikasi tersebut. Hal ini disebabkan karena, memang undang-undang persaingan usahanya menetapkan kewajiban notifikasi, tetapi hanya apabila memenuhi batasan (treshold) tertentu. Masalahnya adalah, undang-undang mereka tidak menyatakan besaran tersebut dan harus mengacu pada aturan pelaksanaannya yang notabene belum disahkan. Jadi secara aturan, notifikasi tersebut belum wajib dilaksanakan dan sanksi pun tidak dapat diberikan bagi pelaku yang melakukan merger. Singapura sebagai kota dan negara dengan aktifitas merger terbesar, justru tidak mewajibkan notifikasi atas aktifitas mergernya. Dalam konteks tersebut, Indonesia dan Vietnam memiliki aturan yang cukup lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Ada hal yang menarik terkait biaya pendaftaran/pelaporan merger oleh pelaku usaha (filing fee). Filipina menetapkan biaya pendaftaran merger dan mewajibkan notifikasi. Hal ini memang cukup lumrah apabila diberlakukan di sektor keuangan. Di Indonesia pun, pendaftaran merger di sektor keuangan juga menetapkan biaya yang sama. Yang berbeda adalah di Singapura, dimana lembaga persaingannya (Competition Commission of Singapore) menetapkan biaya pendaftaran untuk setiap aktifitas merger yang disampaikan. Biaya tersebut berbeda dan tergantung pada perputaran perusahaan. Khusus untuk perputaran kurang dari S$ 200 juta (Rp 1,3 trilyun), biaya yang dikenakan adalah S$ 15.000 (sekitar Rp 100 juta); bagi perputaran S$ 200-600 juta, biaya yang dikenakan adalah S$ 50.000 (Rp 330 juta); dan bagi perputaran di atas S$ 600 juta (Rp 4 trilyun), biaya yang dikenakan adalah S$ 100.000 (Rp 660 juta). Khusus merger yang melibatkan usaha kecil, biaya yang dikenakan hanya sebesar S$ 5.000 (Rp 33,7 juta).

Pengenaan biaya dan tidak adanya kewajiban notifikasi ini membuat perbuatan tersebut lebih menyerupai konsultasi dan bukan untuk mendapatkan clearance. Hal ini tentu saja mengurangi insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan notifikasi merger, terutama apabila kesadaran pelaku usaha di negara tersebut sangat kurang. Namun sepertinya hal tersebut kurang berlaku di Singapura, dimana kesadaran pelaku usaha atas etika bisnis yang baik masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dari adanya tujuh notifikasi yang disampaikan kepada CCS selama periode Maret 2008-2009 (akhir periode keuangan Singapura pada setiap Maret), sehingga men-generate penghasilan lembaga tersebut hingga S$ 523.000 (Rp 3,5 miliar).

Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Laos tidak mengenakan biaya pendaftaran atas aplikasi merger karena lembaga persaingannya dibiayai sepenuhnya oleh anggaran negara. Berbeda dengan Singapura yang memang lebih bersifat setengah swasta, karena mereka dapat memperoleh penghasilan tersendiri dari aplikasi pelaku usaha dan dapat memperoleh hibah/grant dari kementerian untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Untuk menyimpulkan, penulis mengamati bahwa berbagai model aturan dan implementasi aturan merger di Asia Tenggara tersebut menunjukan pengawasan dan kendali atas struktur pasar melalui aturan merger masih dinilai penting bagi negara bersangkutan, khususnya negara yang telah memiliki hukum dan kebijakan persaingannya. Penerapan aturan merger ini memang sebaiknya segera dijalankan secara efektif sebelum menghadapi era perdagangan dan investasi bebas di Asia Tenggara pada tahun 2015 nanti. Dalam konteks tersebut, beberapa negara, khususnya Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Malaysia perlu menginjak gasnya dalam-dalam untuk segera mengeluarkan aturan merger yang sesuai dengan karakter negaranya. Apabila aturan tersebut telah secara merata dijalankan di seluruh negara ASEAN, maka harmonisasi kebijakan persaingan akan mudah dilakukan dalam menghadang integrasi ekonomi nantinya. Dengan demikian, penataan struktur pasar yang kompetitif dengan pelaku usaha yang memiliki daya saing tinggi dapat dibentuk dalam menghadapi perdagangan dalam konteks yang lebih luas.

Selasa, 22 Desember 2009

Mengetahui Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Persaingan Usaha

Timothy Muris, mantan Ketua US Federal Trade Commisison, pernah menggaris bawahi bahwa “For competition to prevail, competition agencies must succeed on both fronts. Lose one and we lose the war.” Ini mengartikan bahwa hukum persaingan usaha (competition law) dan kebijakan persaingan usaha (competition policy) merupakan dua pedang yang harus berimbang dan saling melengkapi. Apabila salah satu pedang rusak atau patah, upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat tidak akan tercapai secara optimal. Olehkarenanya, lembaga penegak hukum persaingan usaha dan lembaga yang berwenang atas kebijakan persaingan harus senantiasa bahu membahu dalam mengawasi dan menata iklim usaha di negara bersangkutan. Bagaimana mengharmoniskan kedua pedang tersebut, apabila mereka berada di dua tangan yang berbeda? Advokasi kebijakan persaingan berdasarkan analisa dampak kebijakan dari sisi persaingan usaha merupakan jawabannya.


Ada tiga kunci utama yang digunakan lembaga persaingan dalam menilai apakah suatu kebijakan pemerintah berdampak atas persaingan usaha yang sehat. Ketiga kunci tersebut adalah; apakah suatu kebijakan pemerintah membatasi jumlah atau keberagaman para pelaku usaha suatu barang atau jasa; apakah suatu kebijakan pemerintah membatasi kemampuan para pelaku usaha untuk bersaing, dan; apakah suatu kebijakan pemerintah mengurangi insentif bagi para pelaku usaha untuk bersaing. Apabila suatu kebijakan menunjukkan adanya salah satu kunci tersebut, maka adalah tugas suatu lembaga persaingan untuk menilai kebijakan tersebut secara mendalam, khususnya pada sisi pasar bersangkutan yang terpengaruh dan alasan ekonomis dibalik penetapan tersebut. Bagaimana melakukan analisa dampak kebijakan tersebut, dijelaskan secara mendalam melalui suatu workshop yang dilakukan oleh KPPU melalui kerjasamanya dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).


Workshop yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2009 tersebut menghadirkan tiga pembicara internasional, yaitu Rex-Deighton Smith (OECD), Timothy Hughes (US Federal Trade Commission), dan David Teal (Competition Commission of Canada). Selain menjelaskan mengenai metode analisa dampak kebijakan pemerintah dari sisi persaingan usaha, workshop tersebut juga menjelaskan pengalaman Amerika dan Canada dalam melakukan analisa tersebut, serta bagaimana menggunakan data dan informasi yang terbatas dalam penegakan hukum persaingan. Workshop tersebut diikuti sebagian besar oleh staf KPPU dan perwakilan Pemerintah dan akademisi.


Indikasi awal adanya dampak atas persaingan


Sebagaimana telah dinyatakan di atas, tiga kunci utama dalam menganalisa apakah suatu kebijakan pemerintah berdampak atas persaingan usaha, yaitu adanya pembatasan jumlah pelaku usaha, mengurangi kemampuan bersaing pelaku usaha, dan mengurangi insentif pelaku usaha untuk bersaing. Pertama, pembatasan pelaku usaha dapat diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain dalam bentuk pemberian hak ekslusif kepada pelaku usaha tertentu, adanya kewajiban perizinan atau sertifikasi tertentu yang tidak dapat dijelaskan secara ekonomis, pembatasan cakupan atau jenis pelaku usaha, kebijakan yang menaikkan biaya masuk dan biaya keluar dari pasar, atau melalui penciptaan hambatan geografis. Kedua, pembatasan kemampuan bersaing pelaku usaha dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mengambil alih kendali atas penetapan harga, kebijakan yang membatasi kemampuan untuk melakukan promosi, penetapan standar produk yang menguntungkan pelaku usaha tertentu, atau kebijakan yang menimbulkan kenaikan biaya produksi bagi pelaku usaha tertentu dibandingkan pelaku usaha lain di pasar yang sama. Ketiga, kebijakan yang mengurangi insentif untuk bersaing dapat diciptakan oleh kebijakan yang mengarah kepada sentralisasi; kebijakan yang mewajibkan pengungkapan informasi output, penjualan, dan biaya kepada publik; pengecualian suatu industri dari hukum persaingan; dan kebijakan yang mengurangi mobilitas konsumen untuk berpindah dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya.


Adanya kebijakan yang berpotensi menciptakan distorsi pasar dapat mengurangi insentif bagi pelaku pasar untuk melakukan efisiensi serta mengurangi inovasi dalam industri. Hal tersebut tidak hanya merugikan perkembangan ekonomi nasional, namun juga memperlemah daya saing Indonesia menghadapi globalisasi melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas antar negara dan kawasan. Untuk mencegah terciptanya hal tersebut, integrasi analisa persaingan usaha (competition assessment) dalam analisa dampak kebijakan (regulatory impact assessment/RIA) merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.


Analisa persaingan usaha dan analisa dampak kebijakan (RIA)


Analisa dampak kebijakan (RIA) merupakan suatu rangkaian metode analisa biaya dan manfaat yang digunakan dalam menentukan dampak suatu kebijakan dari berbagai sisi, antara lain dampak terhadap indikator makro, sosial, dan persaingan usaha. Biasanya dampak suatu kebijakan dalam metode ini berorientasi kepada masa depan dengan memperhatikan kondisi pasar demi mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pada sistem ekonomi yang mulai berkembang, analisa kebijakan dapat merupakan bagian terpenting dalam analisa kebijakan (RIA) secara menyeluruh. Dengan adanya analisa tersebut, Pemerintah dapat menghindari kebijakan yang membatasi kegiatan bisnis serta mengidentifikasi pelaku usaha atau industri yang paling terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kebijakan.


Integrasi analisa persaingan usaha dengan RIA dilakukan dalam melaksanakan analisa persaingan usaha secara menyeluruh apabila ditemukan berbagai indikasi awal dampak suatu kebijakan terhadap persaingan usaha yang sehat. Terdapat tiga tahapan dalam menggunakan analisa mendalam tersebut.


Cara pertama adalah dengan mengindentifikasi latar belakang atau tujuan kebijakan (lama dan baru) dan mempelajari tingkat kepatutan kebijakan tersebut. Cara kedua adalah dengan melakukan identifikasi dan analisa atas kebijakan sebelumnya dalam menganalisa kebijakan yang baru. Penilaian ini akan membutuhkan suatu analisa pendefinisian pasar bersangkutan yang mendalam, dimana pasar tersebut akan diidentifikasi melalui tingkat subtitusi antar produk yang ada dalam pasar tersebut. Cara ketiga adalah melalui pengukuran dampak persaingan atas alternatif pilihan kebijakan yang harus dinilai dan diperbandingkan.


Dampak persaingan (competitive effect) dapat diukur melalui serangkaian pertanyaan yang akan menunjukkan tingkat atau derajat dampak persaingan suatu kebijakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut melibatkan beberapa hal, yaitu apakah kebijakan tersebut: akan mempengaruhi persaingan usaha antar pelaku usaha lama; mengurangi masuknya pelaku usaha baru; memiliki dampak signifikan atas harga dan produksi; mempengaruhi kualitas dan variasi barang dan jasa di pasar; memiliki dampak negatif atas inovasi; dan membatasi pertumbuhan pasar; dan menyebabkan dampak materi atas pasar terkait. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak keseluruhan yang diharapkan dan alternatif kebijakan lain tersedia bagi kebijakan tersebut.


Contoh implementasi di negara lain


Terdapat dua perwakilan lembaga persaingan internasional yang turut berbagi pemikiran dalam implementasi competition assessment dalam workshop yang diselenggarakan, yaitu US Federal Trade Commission dan Canada Competition Commission. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga persaingan usaha yang telah lama melakukan penerapan hukum persaingan, yaitu pada tahun 1889 dan 1890. Kanada merupakan negara yang pertama yang menerapkan hukum persaingan usaha di dunia. Analisa kebijakan merupakan metode yang selalu digunakan oleh lembaga persaingan dalam mengetahui dampak suatu kebijakan dalam melakukan kewenangan intervensinya atas kebijakan pemerintah. Salah satu contoh menarik dalam pengukuran dampak kebijakan yang pernah dilaksanakan lembaga tersebut adalah pada kebijakan pemerintah atas obat generik.


Dalam mengukur dampak kebijakan, lembaga persaingan Kanada melakukan dua kajian atas penjualan obat generik di Kanada dan menemukan bahwa walaupun terdapat persaingan dalam pasokan obat generik, namun manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk harga yang rendah. Berdasarkan analisa, ditemukan bahwa hampir $ 800 juta per tahun dana yang sebenarnya tersedia untuk diinvestasikan kembagi kepada sistem jaminan kesehatan Kanada apabila obat tersebut dijual melalui proses yang kompetitif. Beberapa rekomendasi diberikan oleh lembaga dalam meningkatkan persaingan usaha dalam sektor tersebut, antara lain melalui penawaran potongan harga bagi penyedia dengan bergabung dalam jaringan farmasi yang memperkenankan pasiennya membeli obat resepnya sendiri; memberikan insentif bagi pasien untuk mencari harga yang lebih rendah; transparansi harga obat generik; dan kebijakan lain seperti penghapusan hambatan profesi dalam sektor farmasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah.


US FTC memberikan contoh kasus kebijakan pemerintah pada sektor optometri. Kebijakan tersebut membatasi pelaku usaha sektor tersebut dalam hal promosi, nama dagang, lokasi, kantor cabang, dan penggunaan ahli optometri oleh optik. Kebijakan tersebut dilandasi oleh promosi harga yang kurang sehat dan mengakibatkan persaingan lebih kepada harga dibandingkan kualitas jasa layanan. Dalam mengukur dampak kebijakan tersebut, US FTC melakukan survei pasar atas daerah yang dan tidak melakukan pelarangan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa harga kacamata lebih rendah di daerah yang memperkenankan iklan harga kacamata; dan tidak ditemukannya hubungan antara promosi dan kualitas layanan. Namun demikian, promosi harga dapat memberikan skala ekonomis bagi perusahaan melalui penerapan harga yang rendah. Oleh karenanya konsumen akan semakin diuntungkan apabila perusahaan diperkenankan melakukan promosi.


Memperhatikan substansi analisa kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisa dampak kebijakan dibutuhkan dalam memberikan solusi terbaik bagi kebijakan yang baik, efisien, dan memberikan dampak optimal bagi industri dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan analisa dampak disatu sisi memang membutuhkan usaha yang tidak mudah, khususnya dalam memperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan, namun disisi lain akan membantu pemerintah dan lembaga persaingan dalam menetapkan arah kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi di masa mendatang.

Pasar Bersangkutan pada Pasar Dua Sisi

Biasanya pelaku usaha hanya memperhatikan pasar dimana mereka melakukan kegiatan bisnis. Peternak ayam hanya memperhatikan bagaimana meningkatkan jumlah konsumen/pembelinya melalui berbagai strategi yang fokus dan jelas. Namun ketika ada pengusaha yang memperhatikan dua jenis konsumen berbeda dalam kegiatan usaha tunggalnya, maka dapat dikatakan bahwa pengusaha tersebut berada pada pasar dua sisi (two-sided market).


Two-sided market atau sering juga dikenal dengan two-sided platform/network, merupakan suatu platform yang menciptakan nilai dengan cara melakukan intermediasi antara dua kelompok konsumen berbeda yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jean-Charles Rochet dan Jean Tirole pada tahun 2001 melalui jurnalnya, “Platform Competition in Two-Sided Market”. Dalam jurnal tersebut, didefinisikan bahwa suatu pasar dikatakan two-sided apabila pasar tersebut dapat mempengaruhi volume transaksi dengan menetapkan harga lebih pada salah satu pasar dan mengurangi harga yang dibayarkan pada pasar lainnya dengan jumlah yang sama. Jika diibaratkan, lebih menyerupai fenomena timbangan dengan salah satu sisi timbangan merepresentasikan dua jenis pasar (platform) yang berbeda.


Contoh mudahnya adalah pengusaha mal (pusat perbelanjaan). Sebagaimana kita ketahui, mal merupakan tempat pertemuan antara pengunjung mal dengan penjual barang/jasa di dalam mal tersebut. Disini terdapat dua kebutuhan, yaitu pengunjung mal yang menginginkan mal dengan fasilitas dan jenis barang dan jasa yang lengkap dan variatif; dan pemilik toko yang menginginkan fasilitas dan jumlah pengunjung yang tinggi. Nah, dalam pengertian ini, pengusaha mal dapat disebut dalam pasar dua sisi. Contoh lainnya adalah hypermarket, bank, bursa berjangka, balai lelang, portal internet, dan sejenisnya.


Jika dikelompokkan, terdapat beberapa jenis two-sided market, yaitu pasar yang melibatkan pertukaran tradisional (exchanges), media publikasi (advertiser-supported media), alat transaksi (transaction devices), dan perangkat lunak (software). Pasar dengan pertukaran tradisional melibatkan proses transaksi normal, yaitu melibatkan pembeli dan penjual dengan interaksi pembeli yang menginginkan harga termurah dan penjual yang selalu ingin menetapkan harga tertinggi. Pasar dengan media publikasi melibatkan pasar majalah, surat kabar, televisi gratis, dan portal situs dimana interaksi terjadi antara pembaca/penonton dengan pemasang iklan. Pasar dengan alat transaksi melibatkan media pembayaran dengan media seperti kartu kredit dan sejenisnya, dimana interaksi terjadi antara pemegang kartu dengan penjual barang (merchant) yang melayani pembayaran dengan kartu. Sedangkan dalam pasar perangkat lunak, interaksi terjadi dengan melibatkan pengguna aplikasi software (melalui alat tertentu, seperti telepon genggam, video game, dan komputer) dengan pembuat software.


Hal yang menarik dalam pasar dua sisi ini adalah adanya dampak jaringan tidak langsung (indirect network effect) antar dua kelompok konsumen yang memungkinkan pelaku usaha di pasar tersebut mengurangi biaya transaksi (transaction cost), sebagai akibat kemudahan interaksi yang disediakan pasar tersebut. Artinya bagi pengusaha mal, pengunjung dan pemilik toko secara tidak langsung akan diperhatikan bagi pengusaha mal dalam setiap pengambilan keputusannya karena suatu perubahan perlakuan atas satu kelompok konsumen akan berdampak atas kelompok konsumen lainnya. Misalnya pada hypermarket, kenaikan biaya-biaya oleh pemilik hypermarket atas pemasok barangnya akan meningkatkan harga jual barang tersebut bagi pembeli.


Dari sisi penegakan hukum persaingan usaha, pasar dua sisi merupakan salah satu jenis pasar yang cukup unik dan membutuhkan analisa pasar bersangkutan yang lebih kompleks. Hal ini adalah karena adanya dua jenis kelompok konsumen yang harus diperhatikan dalam analisa, serta adanya kompetisi dengan pasar dua sisi lainnya (misalnya mal dengan mal atau pusat perbelanjaan lainnya). Akibatnya dalam konteks pasar ini, perhatian atas pasar produk bersangkutan menjadi minimum dalam setiap analisa.


Misalnya dalam konteks pengukuran kekuatan pasar (market power), pengusaha pada pasar dua sisi dapat memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan keuntungan pada kedua sisi kelompok konsumen tersebut berdasarkan permintaan pada kedua sisi tersebut. Kenaikan keuntungan pada salah satu sisi hanya akan menurunkan keuntungan pada sisi lainnya. Tidak jarang ditemukan pengusaha di pasar dua sisi menarik konsumen di satu sisi dengan menekan konsumen di sisi lain melalui strategi subsidi silang. Ini murni perilaku bisnis, terutama apabila mereka menghadapi persaingan horizontal yang cukup ketat dengan pengusaha setara lainnya.


Pandangan ini juga mendapat dukungan oleh Komisi Eropa (European Commission) yang menyatakan bahwa karena adanya dua pasar yang saling terkait tersebut, maka penetapan harga di atas biaya marjinal atau biaya variabel bukan merupakan indikasi penggunaan kekuatan pasar. Penetapan harga di bawah biaya marjinal atau bahkan harga ”Rp. 0,-” (nol rupiah) dapat merupakan strategi yang menguntungkan bagi pengusaha di pasar dua sisi (sebagaimana contoh di atas) untuk meningkatkan jumlah konsumen atau permintaan pada salah satu sisi dan menghasilkan total consumer welfare yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, predatory pricing pada salah satu sisi sangat mungkin terjadi.


Dengan berbagai fakta tersebut, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana cara untuk menemukan penyalahgunaan kekuatan pasar pada pasar dua sisi tersebut? Apalagi tidak jarang ditemukan bahwa harga bagi salah satu konsumen belum tentu merupakan harga yang sebenarnya (akibat subsidi silang tersebut).


Nah, sebenarnya analisa atas pasar dua sisi ini relatif sama dengan analisa persaingan yang dilakukan pada pasar satu sisi (pasar pada umumnya), namun analisa dilakukan secara terpisah atas kedua sisi tersebut dengan tetap memperhatikan dampak atas satu dengan yang lainnya. Lembaga persaingan Korea pernah melakukan analisa akuisisi sebagian besar saham Gmarket oleh Auction. Keduanya merupakan internet portal untuk transaksi lelang online, dimana Auction dimiliki oleh eBay, perusahaan lelang online terkemuka di Amerika. Saat itu, Gmarket merupakan market leader dan Auction pada urutan kedua. Lembaga persaingan melihat bahwa lelang online memiliki dua kelompok konsumen yang berbeda, yaitu penjual barang dan penawar barang, sehingga analisa juga dilakukan terpisah antar kedua konsumen dengan tetap mempertimbangkan hubungan antar kedua konsumen tersebut.


Contoh menarik juga dapat disarikan dari kasus penggabungan usaha Macquarie Media Group and Southern Cross Broadcasting pada industri televisi dan radio di Australia. Dalam melakukan analisa, lembaga persaingan Australia memperhatikan dua pasar yang saling berhubungan, yaitu sektor periklanan pada kedua media tersebut, karena mereka cenderung bersubtitusi. Analisa persaingan dilakukan pada pertimbangan beberapa area geografis berdasarkan konsumen yang ada karena diduga terdapat dampak atas persaingan akibat penggabungan usaha tersebut pada pasar geografis tertentu. Hasilnya, beberapa wilayah geografis menunjukkan bahwa iklan televisi dan radio berada pada pasar bersangkutan yang berbeda, namun pada beberapa wilayah geografis lainnya ditemukan bahwa kedua media tersebut saling bersubtitusi dekat. Olehkarenanya analisa persaingan dilakukan atas kedua industri tersebut dan menunukkan adanya potensi berkurangnya persaingan usaha pada beberapa wilayah geografis tertentu.


Fenomena pasar dua sisi memang menciptakan tantangan yang besar bagi suatu lembaga persaingan dalam membuktikan adanya pelanggaran undang-undang. Yang paling utama untuk dipahami adalah fenomena tersebut tidak menutup adanya penyalahgunaan kekuatan pasar pada pasar dua sisi. Analisa ekonomi yang mendalam dibutuhkan untuk kasus tersebut. Berbagai pengalaman negara lain menegaskan penjelasan sebelumnya bahwa pertama, dalam melakukan analisa pada pasar dua sisi, dampak atas persaingan dilakukan atas kedua kelompok konsumen dengan mempertimbangkan hubungan (asymmetries) keduanya. Misalnya dengan mempertimbangkan incremental revenue di satu sisi dengan incremental cost pada sisi lainnya. Dalam artian, hubungan antar jenis konsumen mempengaruhi elastisitas harga permintaan dan mengakibatkan peningkatan harga pada salah satu sisi akan menguntungkan. Olehkarenanya perlu dibatasi kekuatan pasar dengan menyamaratakan asumsi lainnya. Elastisitas permintaan salah satu sisi pun harus diabaikan, karena apabila salah satu sisi memiliki elastisitas yang tinggi, maka keuntungan menjadi tidak relevan.


Kedua, pertimbangan atas pasar produk menjadi minimum dibandingkan pertimbangan pada pasar geografis yang menjadi fokus utama dalam pasar tersebut. Lebih lanjut, analisa pada pasar dua sisi ini tidak jarang menghasilkan dampak persaingan pada wilayah geografis tertentu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pasar bersangkutan pada kasus tersebut menjadi sempit.


Ketiga, perlu diperhatikan bahwa perilaku anti persaingan melalui kartel pada jenis pasar ini sangat sulit karena harus melakukan koordinasi pada kedua sisi pasar. Kartel pada salah satu sisi pasar hanya akan menciptakan pelaku kartel yang mengeksploitasi konsumen disisi lainnya. Pembuktian atas perjanjian dan monitoring yang dilakukan atas pasar ini juga menjadi kompleks, karena harus melibatkan pembuktian pada kedua sisi pasar. Akibatnya, perilaku yang terjadi kemungkinan lebih kepada pelanggaran yang dilakukan secara sendiri (unilateral). Pelanggaran tersebut dapat berupa predatory pricing dan excessive pricing. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelanggaran dalam bentuk harga tersebut sangat sulit dilakukan, namun masih tidak tertutup kemungkinan bahwa pelanggaran telah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penetapan harga yang sangat rendah pada salah satu sisi sehingga mampu mencegah pelaku usaha di pasar dua sisi (horizontal) untuk memasuki salah satu pasar konsumen tersebut. Juga tidak tertutup kemungkinan bahwa harga yang sangat rendah ditetapkan di kedua sisi pasar (two-sided predatory pricing) dengan tujuan menghambat pesaing horizontalnya. Dalam kondisi tersebut pengujian berbasis biaya (cost-based test) menjadi relevan dalam pengujian dampak persaingan.


Terakhir dapat disarikan bahwa, fenomana teori ekonomi dalam persaingan usaha sangat berkembang cepat. Berbagai teori baru di bidang industrial organization dan antitrust bermunculan seiring semakin beragamnya kasus dan perilaku yang ditemukan oleh lembaga persaingan. Olehkarenanya membutuhkan upaya peningkatan kapasitas bagi mereka yang terkait dengan proses penegakan hukum persaingan. Kesamaan persepsi antar penegak hukum akan sangat membantu proses penilaian kasus dalam proses investigasi maupun pengajuan keberatan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha di Dunia

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau istilah kerennya, intelectual property right telah cukup kental di pikiran kita. Yups, HAKI memang bukan barang baru di Indonesia ini, terlebih dengan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi dan industri kreatif di negara tercinta ini. HAKI yang pada umumnya terkait dengan hak paten, hak cipta, dan merek dagang ini memberikan hak tertentu kepada pemegangnya untuk waktu tertentu mengecualikan pihak lain dalam memperoleh manfaat dari produk atau jasa tersebut. Perlindungan atas HAKI memang diakui penting dalam meningkatkan inovasi dan pada akhirnya menunjang pertumbuhan ekonomi. Coba dibayangkan, apa jadinya negara ini kalau insentif untuk melakukan inovasi tidak diperhatikan. Bisa-bisa semua produk atau jasa yang ada di tanah air kita ini berasal dari negara lain. Sangat ironis memang ketika mendengarkan informasi di salah satu acara talkshow di salah satu televisi nasional yang menampilkan seorang pemuda kreatif Indonesia yang mematenkan puluhan produknya di Jepang, yang nantinya juga di ekspor ke Indonesia.


HAKI dari sisi persaingan usaha dapat memberikan kekuatan pasar kepada pemegang hak untuk menentukan kepada siapa dia dapat menjual produk atau jasa kreatifnya. Kekuatan pasar tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak terdapat teknologi atau produk serupa yang dapat menjadi subtitusi. Akibatnya, dapat terjadi inefisiensi dimana pemilik hak akan membatasi penjualan untuk mengurangi tingkat persaingan di pasar dan memaksimalisasi keuntungan mereka. Dari sisi persaingan usaha juga dapat ditemukan fenomena bahwa perilaku monopolistik tersebut dapat diperkenankan apabila hanya dilakukan pada jangwa pendek dan tetap dapat dibuktikan memberikan manfaat jangka panjang yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. Dualisme pemikiran inilah yang membuat isu mengenai HAKI menjadi menarik untuk ditelaah.


Dua sisi pedang yang dimiliki HAKI ini sebenarnya telah mendapat perhatian dunia, khususnya dalam mempertimbangan sejauh mana perlindungan atas HAKI dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perhatian tersebut diterjemahkan dalam perjanjian aspek-aspek dagang dari HAKI (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS) yang dinegosiasikan dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round). Perjanjian tersebut memperkenalkan adanya standar minimal atas perlindungan dan penegakan hukum bagi HAKI dalam sistem perdagangan internasional (cross boarder) dan bersifat mengikat kepada seluruh negara anggota. Peranan kebijakan persaingan atas HAKI dalam TRIPS juga dinyatakan spesifik. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa negara anggota diperkenankan mengadopsi berbagai cara pencegahan atau pengendalian praktek persaingan usaha tidak sehat dalam HAKI berdasarkan hukum di negara bersangkutan.


Sebenarnya, apa sih, bentuk-bentuk penyalahgunaan HAKI yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Hal ini menjadi penting mengingat dalam pedoman UU No. 5/1999, adanya HAKI memang dikecualikan, namun penyalahgunaan HAKI tersebut tetap tunduk pada penerapan hukum persaingan. Nah, selanjutnya mari kita menelusuri dan memperhatikan beberapa penjelasan di bawah ini.


Penyalahgunaan HAKI secara umum dapat dibedakan pada sifat perjanjiannya, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal, penyalahgunaan terjadi dalam bentuk adanya koordinasi antar pesaing yang berdampak pada persaingan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk perilaku tersebut dapat berupa kondisi dimana pemegang HAKI melakukan perjanjian dengan pemegang HAKI lainnya dengan tujuan menetapkan harga yang disepakati bersama atas produk atau jasa yang terkait dengan teknologi barang yang mereka miliki. Kerjasama tersebut bisa dilakukan secara sendiri ataupun melalui pembentukan suatu usaha patungan (joint venture). Sedangkan secara vertikal, perjanjian terjadi dalam hal pemegang HAKI bekerjasama dengan perusahaan pengguna produk HAKI tersebut (sebagai barang input). Penyalahgunaan tersebut umumnya dilakukan dengan cara penetapan harga bersama dengan tujuan mengurangi biaya transaksi di antara mereka.


Secara khusus, berbagai perilaku penyalahgunaan HAKI tersebut dapat berupa pembagian wilayah, perjanjian eksklusif, penjualan bersyarat (tying), dan penolakan pemberian lisensi (refusal to license). Pembagian wilayah dilakukan apabila pembagian pasar menjadi beberapa wilayah dan membatasi perdagangan dimungkinkan, maka pemegang HAKI cenderung akan memilih untuk menunjuk satu pemegang izin tertentu untuk pada wilayah-wilayah tertentu. Perjanjian ekslusif sering digunakan untuk mencegah pemegang HAKI untuk memproduksi produk yang menggunakan teknologi yang dimiliki pesaingnya. Dalam perjanjian ini, umumnya retalier tidak diperkenankan menjual produk pesaing. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya free rider memanfaatkan persaingan tersebut dan untuk mengembangkan hubungan teknologi antara pemegang dan pemberi HAKI. Penjualan bersyarat juga kerap digunakan dalam mewajibkan konsumen untuk menggunakan penyedia barang terkait dengan berlindung pada alasan mempertahankan kualitas produk yang dimilikinya.


Namun demikian, berbagai perilaku yang dilakukan pemegang HAKI seringkali juga bermanfaat bagi pemegang hak sekaligus meningkatkan kompetisi di pasar jika perilaku tersebut dilakukan secara benar. Misalnya, pembatasan wilayah pemasaran dan perjanjian ekslusif yang dapat mengamankan keuntungan dengan membatasi dan mendorong persaingan dalam merek yang sama (intrabrand competition) serta memberikan harga yang berbeda antar wilayah geografis berdasarkan karakter konsumen terkait. Bahan penjualan bersyarat dapat digunakan untuk meningkatkan output dengan menetapkan harga berdasarkan karakter konsumen yang berbeda (misalnya harga yang lebih rendah bagi konsumen baru). Penggunaan royalti juga dapat mendorong efisiensi dengan cara menetapkan besaran royalti berdasarkan output total yang dihasilkan. Memperhatikan dua sisi perilaku positif dan negatif dari HAKI inilah yang seringkali membuat hubungan antara penggunaan HAKI dengan penerapan hukum persaingan menjadi sangat rumit dan membutuhkan pertimbangan ekonomis yang lebih matang.


Penerapan aturan mengenai HAKI cukup berbeda antar negara karena sangat tergantung kepada unsur politis atau kepentingan negara yang melindungi hak tersebut. Namun demikian sebagian besar negara tetap berkeyakinan bahwa perlindungan atas HAKI akan memberikan insentif untuk melakukan inovasi. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan dijelaskan beberapa pengaturan mengenai HAKI dan hukum persaingan di beberapa wilayah, Pasifik, Eropa, dan Asia.


Australia menggunakan aturan umum mengenai praktek bisnis yang dilarang, seperti perjanjian horizontal (penetapan harga), perjanjian vertikal (perjanjian ekslusif/exclusive dealing, penjualan bersyarat/tying sale, dan harga jual kembali/resale price maintenance), dan penyalahgunaan kekuatan pasar. Pengecualian dapat diberikan tetapi berdasarkan pertimbangan lembaga persaingan. New Zealand memiliki aturan mengenai HAKI yang cukup komprehensif, dimana hak tersebut diatur oleh beberapa peraturan seperti Patents Act 1953, Designs Act 1953, Trade Mark Act 1953, Copyright Act 1962, dan Plant Variety Rights Act 1987. Hukum persaingan negara ini (Commercial Act 1986) memberikan pengecualian atas penyalahgunaan hak tersebut, namun dengan beberapa kondisi seperti bahwa perjanjian tersebut mengatur mengenai sumber, maksud, wilayah, dan periode penyalahgunaan hak tersebut; atau ditujukan untuk melindungi kepentingan pemilik HAKI; atau mencantumkan kewajiban untuk bertukar pengalaman dan meningkatkan kualitas HAKI tersebut; atau mencantumkan kewajiban untuk mempengaruhi persaingan di pasar di luar wilayah New Zealand.


Hukum persaingan di Eropa juga memiliki acuan yang berbeda mengenai HAKI, dimana ada negara yang secara khusus mengatur mengenai HAKI dan ada yang tidak. Hukum persaingan Kanada lebih menarik untuk dijadikan contoh karena memberikan selain beberapa pasal umum yang dapat digunakan atas HAKI (price maintenance, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian khusus), mereka juga memiliki pasal yang secara khusus mengenai penyalahgunaan paten dan merek dagang. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa Kejaksaan dapat meminta Pengadilan untuk membatalkan perjanjian lisensi atau mengecualikan perbuatannya. Di lain sisi, perintah juga dapat berupa pembatalan hak paten. Ini diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa perilaku tersebut membatasi perdagangan, meningkatkan harga, atau mengurangi persaingan. Hukum persaingan Jerman juga memiliki pasal khusus atas HAKI, dimana perjanjian tersebut dapat dilarang apabila menimbulkan hambatan pasar atas penerima lisensi yang melebihi hak patennya. Di lain sisi, pemberi lisensi juga diperkenankan membatasi lisensi untuk penggunaan tertentu berdasarkan kegunaan, kuantitas, wilayah, atau waktu. Pengecualian tambahan juga diberikan atas perilaku untuk mempertahankan kualitas dan harga, untuk bertukar informasi dalam pengembangan lisensi, untuk tidak mempermasalahkan paten, atau untuk mengatur peta persaingan di luar Jerman. Negara Eropa lain seperti Perancis dan Belanda tidak memiliki aturan khusus mengenai HAKI di hukum persaingannya, namun seluruh pasal dalam hukum dalam persaingan dapat digunakan atas penyalahgunaan hak tersebut.


Beralih ke Asia khususnya negara matahari terbit (Jepang), pengecualian atas HAKI juga diberikan atas berbagai perilaku HAKI yang dinyatakan dalam Patent Act. Perilaku HAKI yang dapat dikenakan hukum persaingan (Anti Monopoly Act of 1947) lebih kepada monopolisasi swasta (private monopolization) dan pembatasan berdagangan (unreasonable restrain of trade) seperti diskriminasi harga, perjanjian tertutup, resale price maintenance, dan penjualan bersyarat. Pasal mengenai praktek perdagangan tidak adil juga dapat dikenakan atas penyalahgunaan HAKI tersebut, khususnya dengan memanfaatkan definisi perilaku yang ditujukan untuk mempengaruhi persaingan sehat. Untuk memberikan kejelasan atas perilaku HAKI dilarang dan yang dikecualikan tersebut, dinyatakan dalam suatu pedoman khusus yang diterbitkan lembaga persaingan.


Memperhatikan beberapa contoh aplikasi di negara-negara tersebut, terlihat jelas bahwa HAKI memiliki peranan yang vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan konsumen, dan adalah hal yang penting untuk melindungi insentif untuk menciptakan dan meningkatkan HAKI. Hubungan antara HAKI dan hukum persaingan memiliki hubungan yang kompleks karena pemegang HAKI dapat melakukan perilaku yang anti kompetisi dalam memperoleh kekuatan pasar yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan pasar yang secara otomatis mereka miliki begitu mereka memperoleh hak khusus tersebut. Penggunaan hukum persaingan yang tepat dapat mengatasi permasalahan tersebut tanpa menginjak legitimasi atas perlindungan HAKI. Kepentingan pemegang HAKI, produsen, dan konsumen akan diuntungkan melalui suatu pasar yang kompetitif dan diwarnai dengan kemudahan akses, transparansi, proses negosiasi jual beli lisensi tepat, praktek HAKI yang efisien, dan penegakan hukum yang tepat. Kombinasi yang tepat diantara keduanya akan menciptakan suatu standar yang optimal dalam melindungi kepentingan pemegang HAKI dan melindungi kesejahteraan rakyat.