Menanggapi berbagai komentar negatif tersebut, Wakil Ketua KPPU, Dr. Sukarmi, menjelaskan bahwa selama ini KPPU bergerak sudah sesuai dengan rel . Sehingga apabila pelaku usaha menilai Putusan KPPU menghambat investasi, maka itu adalah hak mereka. Namun sebaiknya, sebelum mengatakan bahwa Putusan KPPU menghambat investasi, maka harus dilihat dulu pertimbangan yang digunakan Majelis Komisi. Apabila tetap dianggap menghambat investasi, maka mereka harus menjabarkan pula bentuk hambatannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberadaan hukum persaingan usaha jelas sangat penting. Kondisi ekonomi terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha, sehingga peran hukum persaingan usaha sangat penting untuk memberikan keseimbangan dan menata keadaan tersebut.
Hubungan antara persaingan usaha dengan investasi sebenarnya telah menjadi isu yang menarik dikalangan dunia. Banyak negara yang mempertanyakan hubungan kedua hal tersebut dan rata-rata semua berlandaskan pada pertanyaan sederhana bahwa, apakah benar, persaingan usaha yang sehat justru akan menghambat investasi?
Persaingan usaha dan investasi dalam berbagai penelitian menunjukkan korelasi yang cukup positif. Persaingan usaha yang meliputi dua aspek, yakni kebijakan dan hukum persaingan, akan mengurangi hambatan keluar dan masuk bagi perusahaan baru dan mencegah praktek anti persaingan, sehingga berakibat pada peningkatan tingkat persaingan bisnis di pasar dan mengarah kepada meningkatnya jumlah investasi. Armin Schmutzler dari Universitas Zurich mencoba menganalisa korelasi kedua indikator tersebut menggunakan general two-stage framework . Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa persaingan usaha justru akan meningkatkan investasi oleh pelaku usaha dominan (market leader) dibandingkan pelaku usaha lainnya (market follower). Selanjutnya Evrim Akdoğu dari Southern Methodist University dan Peter MacKay dari Hong Kong University of Science and Technology menemukan bahwa perusahaan pada struktur industri yang monopolistik menunjukkan sensitifitas atas investasi yang kecil dan lamban dalam melakukan investasi dibandingkan struktur yang kompetitif. Lebih lanjut, sensitifitas atas investasi justru tinggi pada struktur industri yang oligopolistik karena nilai untuk melakukan investasi baru lebih tinggi daripada menunggu keluarnya salah satu pelaku usaha dalam industri tersebut .
Investasi di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang menarik bagi tujuan investasi karena memiliki 5 aspek utama yang menguntungkan bagi investor, yaitu: (1) potensi pasar domestik yang besar; (2) sumber daya alam yang banyak; (3) sumber daya manusia yang besar; (4) stabilitas makro yang berkesinambungan; (5) stabilitas politik dan keamanan; dan (6) posisi geografis Indonesia yang strategis . Kelima faktor ini dinilai memberikan daya tarik tersendiri bagi investor dalam dan luar negeri, terutama dengan semakin baiknya indikator makro dalam beberapa tahun terakhir (khususnya dari sisi pendapatan nasional dan country rating dari berbagai lembaga rating internasional) dan stabilitas politik berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan jumlah investasi tersebut juga tidak dapat dipungkiri sebagai bagian dari hasil peningkatan kepastian hukum di negara ini.
Bagan 1 : Investasi Asing dan Domestik di Indonesia

Reformasi kebijakan besar-besaran setelah masa krisis di akhir era 90-an juga memberikan kontribusi positif bagi perkembangan investasi dalam sepuluh tahun terakhir. Data di atas menunjukkan bahwa nilai investasi asing di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp 74 trilyun pada tahun 1999 hingga lebih dari Rp 133 trilyun pada tahun 2008. Namun secara agregat, investment range antara sebelum dan sesudah masa krisis tidak terlalu berbeda signifikan. Titik puncak yang terjadi pada tahun 2000 hanya bisa dilewati setelah tahun 2007. Ini tentu saja dapat mempertanyakan kembali keberpihakan kebijakan di dalam negeri dalam mendorong investasi di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kebijakan persaingan mungkin merupakan salah satu penyebab kurang agresifnya investasi di Indonesia.
Untuk peningkatan nilai investasi di Indonesia, tentu saja akan membutuhkan tingkat persaingan di dalam negeri yang cukup. Hal ini sebaiknya harus diimbangi dengan kemampuan bersaing (competitiveness) pelaku usaha di dalam negeri. Syukurlah ketika berbicara mengenai daya saing (competitiveness) negara, World Economic Forum, mencatat bahwa untuk tahun 2010/2011, Indonesia berada pada peringkat 44 dari 139 negara di dunia . Peringkat tersebut mengalami peningkatan 10 peringkat dari tahun sebelumnya. Masalahnya, ketika dipersempit ke pasar negara ASEAN, tingkat daya saing Indonesia berada pada peringkat kelima, setelah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Untunglah bagi indikator efektifitas kebijakan anti monopoli (sebagai bagian dari pilar goods market efficiency), Indonesia berada pada peringkat 35 di dunia, suatu angka yang cukup membanggakan bukan?
Namun anehnya, di negara ASEAN, Indonesia justru berada pada peringkat ketiga di ASEAN, setelah Singapura dan Malaysia yang secara jelas masih baru dalam hal kebijakan persaingan usaha. Meratapi fenomena-fenomena tersebut, tidak heran bahwa dunia masih menganggap Indonesia masih membutuhkan upaya yang lebih baik dalam meningkatkan kemampuan daya saingnya maupun tingkat persaingan usaha di pasar domestik.
Peningkatan Investasi dan Kebijakan Persaingan
Kurang agresifnya investasi di Indonesia merupakan dampak dari cumulative efforts yang kurang optimal. Kita tidak dapat menyalahkan kurang giatnya investasi hanya dari satu faktor semata, misalnya kurangnya kebijakan persaingan atau penegakan hukum persaingan yang agresif. Peningkatan ivestasi melalui kebijakan persaingan membutuhkan pengembangan atas beberapa faktor penting. Faktor tersebut meliputi (1) kebijakan yang mengurangi hambatan; (2) competitive neutrality; (3) hubungan pemerintah dengan pelaku bisnis; (4) kondisi bisnis; (5) pengaruh perusahaan multinasional; (6) faktor kepentingan publik; dan (6) hubungan antar lembaga.
Faktor pertama merupakan faktor paling penting dalam mendorong investasi melalui kebijakan persaingan karena dengan dikuranginya hambatan masuk, maka jumlah pelaku usaha baru di pasar dapat meningkat signifikan. Namun untuk mengurangi hambatan masuk bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan beberapa hal. Hal tersebut meliputi; kemauan politis atau komitmen pemerintah dalam mempromosikan persaingan usaha di pasar; pengurangan hambatan masuk melalui kebijakan perdagangan; serta dukungan bagi efektifitas penerapan hukum dan kebijakan persaingan.
Faktor kedua adalah kurangnya keberpihakan atas implementasi hukum persaingan. Walaupun hukum dan kebijakan persaingan telah diimplementasikan, perlindungan atas perilaku pelaku usaha (khususnya BUMN) melalui proteksi masih kerap dilaksanakan. Akibatnya konsentrasi pasar masih cukup tinggi. Faktor selanjutnya keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha akibat adanya unsur pendapatan (pungutan) pemerintah atas pelaku usaha (tertentu). Sebagai contoh, di Mauritius, suatu negara pulau di tenggara benua Afrika, pungutan kepada pelaku usaha oleh partai politik merupakan hal yang wajar. Hal ini tentu saja dapat mengurangi independensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan persaingan secara tegas.
Faktor keempat dalam meningkatkan investasi adalah melalui penciptaan lingkungan bisnis yang mendukung masuknya pelaku usaha baru dan peningkatan kesadaran publik dan bisnis atas kebijakan persaingan. Ease of doing business dan advokasi kebijakan persaingan harus ditingkatkan. Hal ini menjadi rumit mengingat Indonesia menunjukkan nilai ease of doing business yang menurun, walaupun telah dilakukan serangkaian reform oleh pemerintah. Bank Dunia mencatat peringkat Indonesia turun dari posisi 115 menjadi 121(dari 183 negara), atau peringkat keenam di wilayah ASEAN . Indonesia hanya menang dari Kamboja, Filipina, Laos, dan Myanmar untuk urusan ease of doing business. Bagaimana mungkin ini bisa meningkatkan investasi di negara tercinta ini?
Bagan 2 : Ease of Doing Business di ASEAN

Faktor selanjutnya adalah pengaruh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sudah barang tentu kemungkinan besar merupakan pelaku usaha dominan seiring kemampuan penetrasi pasarnya yang luas. Pengawasan melekat atas pelaku usaha dominan tersebut perlu menjadi perhatian khusus lembaga persaingan usaha, agar perilakunya tidak mendistorsi kompetisi di pasar domestik.
Selanjutnya, investasi juga akan dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan harga yang ditetapkan pemerintah dengan berlandaskan faktor kepentingan publik. Kontrol ini merupakan kebijakan yang paling umum dilakukan di negara berkembang, dan memang, akan berguna bagi ekonomi yang stabil. Penetapan batasan harga yang berada di bawah biaya produksi aktual produsen tentu saja akan mengurangi insentif pelaku usaha untuk masuk pada pasar tersebut. Akibatnya investasi berkurang, dan tentu saja, kompetisi menjadi tidak optimal.
Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah hubungan antara lembaga persaingan dengan pemerintah atau lembaga pengawas sektoral. Adanya hubungan yang kurang harmonis ditambah dengan kewenangan yang tumpah tindih, secara konstruktif akan mengurangi insentif pelaku usaha karena mereka akan menghadapi dua lembaga pengawas atas satu tindakan yang didugakan atasnya. Untuk itu koordinasi antar lembaga pengawas merupakan hal yang penting. Sejarah mencatat bahwa, negara berkembang umumnya belum memiliki wadah atau lembaga khusus sebagai media untuk berkoordinasi secara rutin.
Berbagai faktor di atas menunjukkan bahwa investasi merupakan tanggung jawab bersama dan harus diselesaikan apabila tiap lembaga mau duduk secara bersama dalam merumuskan langkah-langkah strategis bagi peningkatannya. Kebijakan persaingan merupakan salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi tingkat investasi, dan oleh karenanya membutuhkan perhatian dan komitmen yang tinggi dari pemerintah. Semoga hal ini menjadi perhatian khusus bagi para pimpinan di negara kita ini.
