Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau istilah kerennya, intelectual property right telah cukup kental di pikiran kita. Yups, HAKI memang bukan barang baru di Indonesia ini, terlebih dengan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi dan industri kreatif di negara tercinta ini. HAKI yang pada umumnya terkait dengan hak paten, hak cipta, dan merek dagang ini memberikan hak tertentu kepada pemegangnya untuk waktu tertentu mengecualikan pihak lain dalam memperoleh manfaat dari produk atau jasa tersebut. Perlindungan atas HAKI memang diakui penting dalam meningkatkan inovasi dan pada akhirnya menunjang pertumbuhan ekonomi. Coba dibayangkan, apa jadinya negara ini kalau insentif untuk melakukan inovasi tidak diperhatikan. Bisa-bisa semua produk atau jasa yang ada di tanah air kita ini berasal dari negara lain. Sangat ironis memang ketika mendengarkan informasi di salah satu acara talkshow di salah satu televisi nasional yang menampilkan seorang pemuda kreatif Indonesia yang mematenkan puluhan produknya di Jepang, yang nantinya juga di ekspor ke Indonesia.
HAKI dari sisi persaingan usaha dapat memberikan kekuatan pasar kepada pemegang hak untuk menentukan kepada siapa dia dapat menjual produk atau jasa kreatifnya. Kekuatan pasar tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak terdapat teknologi atau produk serupa yang dapat menjadi subtitusi. Akibatnya, dapat terjadi inefisiensi dimana pemilik hak akan membatasi penjualan untuk mengurangi tingkat persaingan di pasar dan memaksimalisasi keuntungan mereka. Dari sisi persaingan usaha juga dapat ditemukan fenomena bahwa perilaku monopolistik tersebut dapat diperkenankan apabila hanya dilakukan pada jangwa pendek dan tetap dapat dibuktikan memberikan manfaat jangka panjang yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. Dualisme pemikiran inilah yang membuat isu mengenai HAKI menjadi menarik untuk ditelaah.
Dua sisi pedang yang dimiliki HAKI ini sebenarnya telah mendapat perhatian dunia, khususnya dalam mempertimbangan sejauh mana perlindungan atas HAKI dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perhatian tersebut diterjemahkan dalam perjanjian aspek-aspek dagang dari HAKI (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS) yang dinegosiasikan dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round). Perjanjian tersebut memperkenalkan adanya standar minimal atas perlindungan dan penegakan hukum bagi HAKI dalam sistem perdagangan internasional (cross boarder) dan bersifat mengikat kepada seluruh negara anggota. Peranan kebijakan persaingan atas HAKI dalam TRIPS juga dinyatakan spesifik. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa negara anggota diperkenankan mengadopsi berbagai cara pencegahan atau pengendalian praktek persaingan usaha tidak sehat dalam HAKI berdasarkan hukum di negara bersangkutan.
Sebenarnya, apa sih, bentuk-bentuk penyalahgunaan HAKI yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Hal ini menjadi penting mengingat dalam pedoman UU No. 5/1999, adanya HAKI memang dikecualikan, namun penyalahgunaan HAKI tersebut tetap tunduk pada penerapan hukum persaingan. Nah, selanjutnya mari kita menelusuri dan memperhatikan beberapa penjelasan di bawah ini.
Penyalahgunaan HAKI secara umum dapat dibedakan pada sifat perjanjiannya, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal, penyalahgunaan terjadi dalam bentuk adanya koordinasi antar pesaing yang berdampak pada persaingan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk perilaku tersebut dapat berupa kondisi dimana pemegang HAKI melakukan perjanjian dengan pemegang HAKI lainnya dengan tujuan menetapkan harga yang disepakati bersama atas produk atau jasa yang terkait dengan teknologi barang yang mereka miliki. Kerjasama tersebut bisa dilakukan secara sendiri ataupun melalui pembentukan suatu usaha patungan (joint venture). Sedangkan secara vertikal, perjanjian terjadi dalam hal pemegang HAKI bekerjasama dengan perusahaan pengguna produk HAKI tersebut (sebagai barang input). Penyalahgunaan tersebut umumnya dilakukan dengan cara penetapan harga bersama dengan tujuan mengurangi biaya transaksi di antara mereka.
Secara khusus, berbagai perilaku penyalahgunaan HAKI tersebut dapat berupa pembagian wilayah, perjanjian eksklusif, penjualan bersyarat (tying), dan penolakan pemberian lisensi (refusal to license). Pembagian wilayah dilakukan apabila pembagian pasar menjadi beberapa wilayah dan membatasi perdagangan dimungkinkan, maka pemegang HAKI cenderung akan memilih untuk menunjuk satu pemegang izin tertentu untuk pada wilayah-wilayah tertentu. Perjanjian ekslusif sering digunakan untuk mencegah pemegang HAKI untuk memproduksi produk yang menggunakan teknologi yang dimiliki pesaingnya. Dalam perjanjian ini, umumnya retalier tidak diperkenankan menjual produk pesaing. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya free rider memanfaatkan persaingan tersebut dan untuk mengembangkan hubungan teknologi antara pemegang dan pemberi HAKI. Penjualan bersyarat juga kerap digunakan dalam mewajibkan konsumen untuk menggunakan penyedia barang terkait dengan berlindung pada alasan mempertahankan kualitas produk yang dimilikinya.
Namun demikian, berbagai perilaku yang dilakukan pemegang HAKI seringkali juga bermanfaat bagi pemegang hak sekaligus meningkatkan kompetisi di pasar jika perilaku tersebut dilakukan secara benar. Misalnya, pembatasan wilayah pemasaran dan perjanjian ekslusif yang dapat mengamankan keuntungan dengan membatasi dan mendorong persaingan dalam merek yang sama (intrabrand competition) serta memberikan harga yang berbeda antar wilayah geografis berdasarkan karakter konsumen terkait. Bahan penjualan bersyarat dapat digunakan untuk meningkatkan output dengan menetapkan harga berdasarkan karakter konsumen yang berbeda (misalnya harga yang lebih rendah bagi konsumen baru). Penggunaan royalti juga dapat mendorong efisiensi dengan cara menetapkan besaran royalti berdasarkan output total yang dihasilkan. Memperhatikan dua sisi perilaku positif dan negatif dari HAKI inilah yang seringkali membuat hubungan antara penggunaan HAKI dengan penerapan hukum persaingan menjadi sangat rumit dan membutuhkan pertimbangan ekonomis yang lebih matang.
Penerapan aturan mengenai HAKI cukup berbeda antar negara karena sangat tergantung kepada unsur politis atau kepentingan negara yang melindungi hak tersebut. Namun demikian sebagian besar negara tetap berkeyakinan bahwa perlindungan atas HAKI akan memberikan insentif untuk melakukan inovasi. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan dijelaskan beberapa pengaturan mengenai HAKI dan hukum persaingan di beberapa wilayah, Pasifik, Eropa, dan Asia.
Australia menggunakan aturan umum mengenai praktek bisnis yang dilarang, seperti perjanjian horizontal (penetapan harga), perjanjian vertikal (perjanjian ekslusif/exclusive dealing, penjualan bersyarat/tying sale, dan harga jual kembali/resale price maintenance), dan penyalahgunaan kekuatan pasar. Pengecualian dapat diberikan tetapi berdasarkan pertimbangan lembaga persaingan. New Zealand memiliki aturan mengenai HAKI yang cukup komprehensif, dimana hak tersebut diatur oleh beberapa peraturan seperti Patents Act 1953, Designs Act 1953, Trade Mark Act 1953, Copyright Act 1962, dan Plant Variety Rights Act 1987. Hukum persaingan negara ini (Commercial Act 1986) memberikan pengecualian atas penyalahgunaan hak tersebut, namun dengan beberapa kondisi seperti bahwa perjanjian tersebut mengatur mengenai sumber, maksud, wilayah, dan periode penyalahgunaan hak tersebut; atau ditujukan untuk melindungi kepentingan pemilik HAKI; atau mencantumkan kewajiban untuk bertukar pengalaman dan meningkatkan kualitas HAKI tersebut; atau mencantumkan kewajiban untuk mempengaruhi persaingan di pasar di luar wilayah New Zealand.
Hukum persaingan di Eropa juga memiliki acuan yang berbeda mengenai HAKI, dimana ada negara yang secara khusus mengatur mengenai HAKI dan ada yang tidak. Hukum persaingan Kanada lebih menarik untuk dijadikan contoh karena memberikan selain beberapa pasal umum yang dapat digunakan atas HAKI (price maintenance, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian khusus), mereka juga memiliki pasal yang secara khusus mengenai penyalahgunaan paten dan merek dagang. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa Kejaksaan dapat meminta Pengadilan untuk membatalkan perjanjian lisensi atau mengecualikan perbuatannya. Di lain sisi, perintah juga dapat berupa pembatalan hak paten. Ini diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa perilaku tersebut membatasi perdagangan, meningkatkan harga, atau mengurangi persaingan. Hukum persaingan Jerman juga memiliki pasal khusus atas HAKI, dimana perjanjian tersebut dapat dilarang apabila menimbulkan hambatan pasar atas penerima lisensi yang melebihi hak patennya. Di lain sisi, pemberi lisensi juga diperkenankan membatasi lisensi untuk penggunaan tertentu berdasarkan kegunaan, kuantitas, wilayah, atau waktu. Pengecualian tambahan juga diberikan atas perilaku untuk mempertahankan kualitas dan harga, untuk bertukar informasi dalam pengembangan lisensi, untuk tidak mempermasalahkan paten, atau untuk mengatur peta persaingan di luar Jerman. Negara Eropa lain seperti Perancis dan Belanda tidak memiliki aturan khusus mengenai HAKI di hukum persaingannya, namun seluruh pasal dalam hukum dalam persaingan dapat digunakan atas penyalahgunaan hak tersebut.
Beralih ke Asia khususnya negara matahari terbit (Jepang), pengecualian atas HAKI juga diberikan atas berbagai perilaku HAKI yang dinyatakan dalam Patent Act. Perilaku HAKI yang dapat dikenakan hukum persaingan (Anti Monopoly Act of 1947) lebih kepada monopolisasi swasta (private monopolization) dan pembatasan berdagangan (unreasonable restrain of trade) seperti diskriminasi harga, perjanjian tertutup, resale price maintenance, dan penjualan bersyarat. Pasal mengenai praktek perdagangan tidak adil juga dapat dikenakan atas penyalahgunaan HAKI tersebut, khususnya dengan memanfaatkan definisi perilaku yang ditujukan untuk mempengaruhi persaingan sehat. Untuk memberikan kejelasan atas perilaku HAKI dilarang dan yang dikecualikan tersebut, dinyatakan dalam suatu pedoman khusus yang diterbitkan lembaga persaingan.
Memperhatikan beberapa contoh aplikasi di negara-negara tersebut, terlihat jelas bahwa HAKI memiliki peranan yang vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan konsumen, dan adalah hal yang penting untuk melindungi insentif untuk menciptakan dan meningkatkan HAKI. Hubungan antara HAKI dan hukum persaingan memiliki hubungan yang kompleks karena pemegang HAKI dapat melakukan perilaku yang anti kompetisi dalam memperoleh kekuatan pasar yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan pasar yang secara otomatis mereka miliki begitu mereka memperoleh hak khusus tersebut. Penggunaan hukum persaingan yang tepat dapat mengatasi permasalahan tersebut tanpa menginjak legitimasi atas perlindungan HAKI. Kepentingan pemegang HAKI, produsen, dan konsumen akan diuntungkan melalui suatu pasar yang kompetitif dan diwarnai dengan kemudahan akses, transparansi, proses negosiasi jual beli lisensi tepat, praktek HAKI yang efisien, dan penegakan hukum yang tepat. Kombinasi yang tepat diantara keduanya akan menciptakan suatu standar yang optimal dalam melindungi kepentingan pemegang HAKI dan melindungi kesejahteraan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar