Pada awal implementasi UU No. 5/1999, tidak sedikit penilaian miring atas pelaksanaan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Terlebih UU No.5/1999 dinilai sebagai salah satu dorongan International Monetary Fund (IMF) untuk pencairan pinjaman dikala masa resesi di tahun 1997. Well, tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu dapat dibenarkan. Namun seiring dengan tren perdagangan internasional saat ini, tidak dapat dihindari bahwa kebijakan persaingan is a must.
Perbedaan istilah
Terdapat pemahaman yang belum tegas di kalangan pemerintah Indonesia atas pengertian kebijakan persaingan dan hukum persaingan pada awal implementasinya. Tidak jarang kedua hal tersebut dianggap sama dan hanya berada di bawah tanggung jawab otoritas persaingan usaha. Padahal kedua jenis instrumen tersebut cukup berbeda. Kebijakan persaingan merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam mempengaruhi jumlah pelaku usaha dan hambatan masuk dan keluar pasar melalui instrumen kebijakannya. Sedangkan hukum persaingan merupakan bagian dari kebijakan persaingan yang berisikan aturan-aturan perilaku anti persaingan yang dilarang serta upaya penegakan hukumnya.
Hukum persaingan usaha pertama kali dikenalkan oleh Kanada pada tahun 1889 dan Amerika pada tahun 1890 sebagai upaya mengentasi kelebihan kekuatan pasar serta penggabungan usaha oleh konglomerasi dalam bentuk trust. Di Indonesia sendiri, hukum persaingan diperkenalkan pada tahun 1999, setelah lebih dari sepuluh tahun disusun pemerintah tanpa langkah implementasi yang terstruktur seiring besarnya tekanan konglomerasi pada era tersebut. Tidak dipungkiri bahwa pemenuhan komitmen kepada IMF merupakan salah satu pemicu diimplementasikannya hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Namun sekarang, pengalaman selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan dan hukum persaingan telah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan ekonomi nasional, terutama dalam era perdagangan bebas (globalisasi) dalam beberapa tahun terakhir.
Kebijakan Persaingan dalam Negosiasi Internasional
Saat ini kebijakan persaingan merupakan salah satu area baru dalam setiap perjanjian negosiasi perdagangan. Baik itu terkait dengan asosiasi negara Asia Pasific (APEC), organisasi perdagangan dunia (WTO), maupun perjanjian bilateral. Semua mencantumkan kebijakan persaingan sebagai salah satu aspek yang harus diperhatikan. Hal inilah yang sering mengundang perdebatan sengit dalam setiap negosiasi. Adanya kebijakan persaingan sering dinilai sebagai alat untuk membuka pasar seluas-luasnya (konsep free market) melalui liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Apalagi dihadapkan pada kenyataan bahwa kebijakan persaingan telah menjadi salah satu tema utama pada WTO melalui General Agreement on Trade in Service, Agreement on Trade-related Investment Measure, maupun bagian perjanjian WTO lainnya.
Apabila dikaji lebih lanjut, terdapat dua hal yang menjadi kekhawatiran atas adanya kebijakan persaingan pada perjanjian internasional. Pertama, ketakutan bahwa cakupan kebijakan persaingan akan diperluas kepada sektor publik daripada sektor swasta. Beberapa perjanjian internasional telah mencantumkan aturan persaingan untuk membatasi kemampuan perusahaan publik, sehingga berdampak kepada monopoli sektor publik dan perusahaan milik negara. Kedua, adanya kekhawatiran bahwa kebijakan persaingan akan membatasi kemampuan pemerintah dalam menyusun kebijakan publik dan industri. Sehingga aturan baru mungkin dapat menyentuh proteksi, pembatasan investasi asing pada sektor tertentu, promosi kandungan lokal, dan pembentukan national champion. Dikhawatirkan hal ini akan menguntungkan pelaku usaha asing yang membutuhkan akses pasar yang semakin luas.
Jenis Kerjasama dalam Kebijakan Persaingan
Praktek internasional mengenal beberapa jenis instrumen kerjasama internasional terkait hukum dan kebijakan persaingan, yaitu kerjasama dalam penegakan hukum persaingan; kerjasama bantuan hukum; kerjasama perdagangan; kerjasama bantuan teknis; kerjasama perdagangan bebas dan integrasi ekonomi; dan kerjasama akibat organisasi multilateral. Indonesia sendiri memiliki tiga dari beberapa kategori tersebut, yaitu kerjasama bantuan teknis, kerjasama perdagangan bebas dan integrasi ekonomi, dan kerjasama dalam organisasi multilateral. Kerjasama perdagangan bebas dan integrasi ekonomi dilakukan antara Indonesia dengan Jepang melalui Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah diimplementasikan sejak bulan Agustus 2007. Kerjasama ini memuat bagian khusus untuk kebijakan persaingan, khususnya dalam hal notifikasi penegakan hukum, pertukaran informasi, dan bantuan teknis.
Kerjasama sejenis juga dilakukan dalam tingkat ASEAN melalui pembentukan ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Saat ini perjanjian sejenis juga dilakukan antara Indonesia dengan European Free Trade Association (EFTA) yang saat ini dalam tahap persiapan negosiasi. Di tingkat multilateral, hukum dan kebijakan persaingan telah memiliki fora tersendiri pada organisasi kerjasama ekonomi Asia Pasific (APEC). Ini membuat hukum dan kebijakan persaingan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya organisasi tersebut menuju reformasi kebijakan dan reformasi struktural sebagai tujuan akhir. Sedangkan kerjasama bantuan teknis dalam bidang persaingan usaha, saat ini secara khusus telah dilakukan melalui perjanjian ASEAN dengan Australia dan New Zealand untuk meningkatkan kapasitas sumber daya di ketiga wilayah.
Berbagai kondisi di atas memastikan bahwa kebijakan persaingan adalah suatu hal yang saat ini tidak dapat dihindari. Zaman telah berubah seiring semakin meningkatnya kebutuhan suatu negara. Kebijakan persaingan mau tidak mau telah menjadi sesuatu yang penting, kecuali apabila suatu negara memutuskan untuk menutup diri dari dunia luar. Suatu hal yang dulu pernah dilakukan Cina untuk memperkuat industri dalam negerinya. Sekarang seiring dengan tuntutan industrinya, Cina telah menyatakan bergabung dengan organisasi perdagangan dunia, sehingga tidak luput dengan kewajiban komitmen adanya kebijakan persaingan. Olehkarenanya saat ini mereka pun memiliki hukum persaingan sendiri, namun tetap memberikan proteksi yang kuat bagi industri strategis dan perusahaan negaranya.
Apa yang harus dilakukan?
Perlu disadari bahwa, pertama, kebutuhan atas kebijakan persaingan tidak dapat dihindari. Tidak hanya sebagai bentuk komitmen, tetapi juga memang dibutuhkan dalam membentuk pelaku usaha yang efisien dan tangguh. Kedua, perlindungan atas suatu industri atau pelaku usaha adalah kewenangan mutlak negara bersangkutan asalkan dengan justifikasi yang jelas. Pemberian subsidi, proteksi, pengaturan harga, dan sebagainya adalah hak prerogatif pemerintah bersangkutan. Yang mesti ditegaskan adalah bagaimana kita membendung tantangan globalisasi dengan optimalisasi kebijakan persaingan yang tetap mendukung berkembangnya industri dalam negeri.
Dilain sisi perlu disadari juga bahwa persaingan atau pasar yang sangat kompetitif bukanlah selalu jalan yang terbaik. Terlalu mengagungkan sistem pasar dan persaingan dapat menjadi hambatan dalam menyadari maksud sesungguhnya sistem tersebut dan bagaimana peranan kebijakan persaingan yang sesungguhnya. Pasar yang bersaing sempurna pun masih dapat menghasilkan hasil yang kurang baik, seperti berkurangnya penelitian dasar, meningkatnya polusi, berkurangnya sumber daya alam, dan sebagainya. Dominasi oleh berbagai perusahaan besar pada sektor-sektor tertentu adalah hal yang wajar. Olehkarenanya kita tidak boleh memandang pasar yang kompetitif sebagai subtitusi dari kebijakan publik, kebijakan redistribusi, dan perusahaan publik. Namun demikian, perhatian atas potensi meningkatnya konsentrasi pasar domestik tetap perlu diperhatikan, terlebih pola persaingan saat ini lebih diarahkan melalui pencapaian skala ekonomis, promosi, dan penggabungan usaha (merger). Dalam konteks tersebut, kerjasama internasional seharusnya diarahkan kepada penguatan kebijakan pada sektor publik.
Dalam penilaian cakupan kerjasama, penentuan manfaat dan kerugian suatu kerjasama atas perekonomian nasional adalah suatu hal yang kritis. Kita tidak ingin menggunakan kebijakan persaingan sebagai alat untuk membuka pasar seluas-luasnya dan menghilangkan peranan pemerintah. Suatu kerjasama yang baik adalah didasari oleh adanya tingkat kesamaan kebutuhan tertentu. Sehingga apabila terdapat perbedaan sistem hukum yang signifikan, hal tersebut dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang ideal.
Perlu menjadi catatan bahwa hukum dan kebijakan persaingan selalu dikaitkan dengan konteks industri dan perdagangan, sehingga diperlukan harmonisasi. Pertimbangan dalam setiap kerjasama internasional sebaiknya memberikan porsi lebih atas maksud atau tujuan yang melatarbelakangi dibentuknya kerjasama tersebut daripada pembahasan unsur dalam naskah kerjasama. Negara harus menghindari pemanfaatan kerjasama untuk membuka akses perdagangan dan investasi dalam negeri. Terlebih jika pelaku usaha domestik belum siap menghadapi arus globalisasi yang ada, walaupun di sisi lain akan diuntungkan dengan semakin besarnya peluang pasar bagi produk mereka.
Karakter hukum kebijakan persaingan di Indonesia cukup unik, karena memiliki fungsi pemberian saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Ini membuat kebijakan persaingan dapat didorong (melalui undang-undang) untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di sektor industri dan perdagangan. Dengan demikian, penetapan kerjasama internasional terkait persaingan usaha haruslah disusun untuk mencegah pemanfaatan bab persaingan usaha dalam mendorong terbukanya pasar yang mungkin selalu dipertahankan pemerintah.
Sebagai contoh, kerjasama ekonomi Amerika dan Jepang pada tahun 2001 mendorong Jepang untuk mengatasi perilaku anti persaingan yang berpengaruh kepada produk asing, serta kerjasama ekonomi Amerika dan Korea yang mendorong Korea untuk memperkuat penegakan hukum persaingannya, menggunakan prinsip persaingan dalam deregulasi, peningkatan akses kepada industri televisi, dan sebagainya. Hal ini terlihat cukup jelas bahwa hukum dan kebijakan persaingan dapat digunakan untuk mempengaruhi aspek industri dan perdagangan di negara bersangkutan. Kondisi ini membuat koordinasi antara kebijakan persaingan dengan kebijakan perdagangan dan industri menjadi esensial.
Olehkarenanya, kerjasama dalam kebijakan persaingan dapat dibatasi pada prioritas penegakan hukum maupun prioritas lain dengan tetap alokasi sumber daya yang ditetapkan. Bahkan walaupun kerjasamanya hanya terbatas pada bantuan teknis, kita tetap harus waspada karena tidak mungkin lembaga yang dibentuk melalui bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung upaya liberalisasinya. Ingat bahwa “there is no such thing like a free lunch”. Sebaiknya kerjasama persaingan usaha dapat diarahkan untuk mendukung grand strategy (blueprint) pengembangan industri dan perdagangan kedepan yang digariskan pemerintah. Perlu diingat bahwa, hukum persaingan Indonesia juga mendukung upaya pemerintah, antara lain dalam melindungi dan memperkuat usaha kecil menengah, produk hasil inovasi, dan monopolisasi melalui aturan pengecualian yang digariskan. Instrumen inilah yang dapat digunakan untuk mengharmoniskan berbagai kebijakan tersebut. Sebagai contoh, apabila ditetapkan bahwa dalam lima tahun kedepan, pemerintah berfokus kepada penguatan sektor infrastruktur, maka upaya hukum dan kebijakan persaingan juga dapat diarahkan dalam mengawal proses penguatan tersebut baik melalui penegakan hukum yang terkonsentrasi atau bahkan melalui pengecualian.
Dapat disimpulkan bahwa globalisasi tidak dapat dihindari, sehingga membuat hukum dan kebijakan persaingan penting dalam mengawal proses tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat secara luas. Untuk mencapainya, koordinasi antar kebijakan persaingan dengan kebijakan industri dan perdagangan dan komitmen antar lembaga terkait menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat dihindari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar