Timothy Muris, mantan Ketua US Federal Trade Commisison, pernah menggaris bawahi bahwa “For competition to prevail, competition agencies must succeed on both fronts. Lose one and we lose the war.” Ini mengartikan bahwa hukum persaingan usaha (competition law) dan kebijakan persaingan usaha (competition policy) merupakan dua pedang yang harus berimbang dan saling melengkapi. Apabila salah satu pedang rusak atau patah, upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat tidak akan tercapai secara optimal. Olehkarenanya, lembaga penegak hukum persaingan usaha dan lembaga yang berwenang atas kebijakan persaingan harus senantiasa bahu membahu dalam mengawasi dan menata iklim usaha di negara bersangkutan. Bagaimana mengharmoniskan kedua pedang tersebut, apabila mereka berada di dua tangan yang berbeda? Advokasi kebijakan persaingan berdasarkan analisa dampak kebijakan dari sisi persaingan usaha merupakan jawabannya.
Workshop yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2009 tersebut menghadirkan tiga pembicara internasional, yaitu Rex-Deighton Smith (OECD), Timothy Hughes (US Federal Trade Commission), dan David Teal (Competition Commission of Canada). Selain menjelaskan mengenai metode analisa dampak kebijakan pemerintah dari sisi persaingan usaha, workshop tersebut juga menjelaskan pengalaman Amerika dan Canada dalam melakukan analisa tersebut, serta bagaimana menggunakan data dan informasi yang terbatas dalam penegakan hukum persaingan. Workshop tersebut diikuti sebagian besar oleh staf KPPU dan perwakilan Pemerintah dan akademisi.
Indikasi awal adanya dampak atas persaingan
Sebagaimana telah dinyatakan di atas, tiga kunci utama dalam menganalisa apakah suatu kebijakan pemerintah berdampak atas persaingan usaha, yaitu adanya pembatasan jumlah pelaku usaha, mengurangi kemampuan bersaing pelaku usaha, dan mengurangi insentif pelaku usaha untuk bersaing. Pertama, pembatasan pelaku usaha dapat diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain dalam bentuk pemberian hak ekslusif kepada pelaku usaha tertentu, adanya kewajiban perizinan atau sertifikasi tertentu yang tidak dapat dijelaskan secara ekonomis, pembatasan cakupan atau jenis pelaku usaha, kebijakan yang menaikkan biaya masuk dan biaya keluar dari pasar, atau melalui penciptaan hambatan geografis. Kedua, pembatasan kemampuan bersaing pelaku usaha dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mengambil alih kendali atas penetapan harga, kebijakan yang membatasi kemampuan untuk melakukan promosi, penetapan standar produk yang menguntungkan pelaku usaha tertentu, atau kebijakan yang menimbulkan kenaikan biaya produksi bagi pelaku usaha tertentu dibandingkan pelaku usaha lain di pasar yang sama. Ketiga, kebijakan yang mengurangi insentif untuk bersaing dapat diciptakan oleh kebijakan yang mengarah kepada sentralisasi; kebijakan yang mewajibkan pengungkapan informasi output, penjualan, dan biaya kepada publik; pengecualian suatu industri dari hukum persaingan; dan kebijakan yang mengurangi mobilitas konsumen untuk berpindah dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya.
Adanya kebijakan yang berpotensi menciptakan distorsi pasar dapat mengurangi insentif bagi pelaku pasar untuk melakukan efisiensi serta mengurangi inovasi dalam industri. Hal tersebut tidak hanya merugikan perkembangan ekonomi nasional, namun juga memperlemah daya saing
Analisa persaingan usaha dan analisa dampak kebijakan (RIA)
Analisa dampak kebijakan (RIA) merupakan suatu rangkaian metode analisa biaya dan manfaat yang digunakan dalam menentukan dampak suatu kebijakan dari berbagai sisi, antara lain dampak terhadap indikator makro, sosial, dan persaingan usaha. Biasanya dampak suatu kebijakan dalam metode ini berorientasi kepada masa depan dengan memperhatikan kondisi pasar demi mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pada sistem ekonomi yang mulai berkembang, analisa kebijakan dapat merupakan bagian terpenting dalam analisa kebijakan (RIA) secara menyeluruh. Dengan adanya analisa tersebut, Pemerintah dapat menghindari kebijakan yang membatasi kegiatan bisnis serta mengidentifikasi pelaku usaha atau industri yang paling terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kebijakan.
Integrasi analisa persaingan usaha dengan RIA dilakukan dalam melaksanakan analisa persaingan usaha secara menyeluruh apabila ditemukan berbagai indikasi awal dampak suatu kebijakan terhadap persaingan usaha yang sehat. Terdapat tiga tahapan dalam menggunakan analisa mendalam tersebut.
Cara pertama adalah dengan mengindentifikasi latar belakang atau tujuan kebijakan (lama dan baru) dan mempelajari tingkat kepatutan kebijakan tersebut. Cara kedua adalah dengan melakukan identifikasi dan analisa atas kebijakan sebelumnya dalam menganalisa kebijakan yang baru. Penilaian ini akan membutuhkan suatu analisa pendefinisian pasar bersangkutan yang mendalam, dimana pasar tersebut akan diidentifikasi melalui tingkat subtitusi antar produk yang ada dalam pasar tersebut. Cara ketiga adalah melalui pengukuran dampak persaingan atas alternatif pilihan kebijakan yang harus dinilai dan diperbandingkan.
Dampak persaingan (competitive effect) dapat diukur melalui serangkaian pertanyaan yang akan menunjukkan tingkat atau derajat dampak persaingan suatu kebijakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut melibatkan beberapa hal, yaitu apakah kebijakan tersebut: akan mempengaruhi persaingan usaha antar pelaku usaha lama; mengurangi masuknya pelaku usaha baru; memiliki dampak signifikan atas harga dan produksi; mempengaruhi kualitas dan variasi barang dan jasa di pasar; memiliki dampak negatif atas inovasi; dan membatasi pertumbuhan pasar; dan menyebabkan dampak materi atas pasar terkait. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak keseluruhan yang diharapkan dan alternatif kebijakan lain tersedia bagi kebijakan tersebut.
Contoh implementasi di negara lain
Terdapat dua perwakilan lembaga persaingan internasional yang turut berbagi pemikiran dalam implementasi competition assessment dalam workshop yang diselenggarakan, yaitu US Federal Trade Commission dan Canada Competition Commission. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga persaingan usaha yang telah lama melakukan penerapan hukum persaingan, yaitu pada tahun 1889 dan 1890. Kanada merupakan negara yang pertama yang menerapkan hukum persaingan usaha di dunia. Analisa kebijakan merupakan metode yang selalu digunakan oleh lembaga persaingan dalam mengetahui dampak suatu kebijakan dalam melakukan kewenangan intervensinya atas kebijakan pemerintah. Salah satu contoh menarik dalam pengukuran dampak kebijakan yang pernah dilaksanakan lembaga tersebut adalah pada kebijakan pemerintah atas obat generik.
Dalam mengukur dampak kebijakan, lembaga persaingan Kanada melakukan dua kajian atas penjualan obat generik di Kanada dan menemukan bahwa walaupun terdapat persaingan dalam pasokan obat generik, namun manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk harga yang rendah. Berdasarkan analisa, ditemukan bahwa hampir $ 800 juta per tahun dana yang sebenarnya tersedia untuk diinvestasikan kembagi kepada sistem jaminan kesehatan Kanada apabila obat tersebut dijual melalui proses yang kompetitif. Beberapa rekomendasi diberikan oleh lembaga dalam meningkatkan persaingan usaha dalam sektor tersebut, antara lain melalui penawaran potongan harga bagi penyedia dengan bergabung dalam jaringan farmasi yang memperkenankan pasiennya membeli obat resepnya sendiri; memberikan insentif bagi pasien untuk mencari harga yang lebih rendah; transparansi harga obat generik; dan kebijakan lain seperti penghapusan hambatan profesi dalam sektor farmasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah.
US FTC memberikan contoh kasus kebijakan pemerintah pada sektor optometri. Kebijakan tersebut membatasi pelaku usaha sektor tersebut dalam hal promosi, nama dagang, lokasi, kantor cabang, dan penggunaan ahli optometri oleh optik. Kebijakan tersebut dilandasi oleh promosi harga yang kurang sehat dan mengakibatkan persaingan lebih kepada harga dibandingkan kualitas jasa layanan. Dalam mengukur dampak kebijakan tersebut, US FTC melakukan survei pasar atas daerah yang dan tidak melakukan pelarangan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa harga kacamata lebih rendah di daerah yang memperkenankan iklan harga kacamata; dan tidak ditemukannya hubungan antara promosi dan kualitas layanan. Namun demikian, promosi harga dapat memberikan skala ekonomis bagi perusahaan melalui penerapan harga yang rendah. Oleh karenanya konsumen akan semakin diuntungkan apabila perusahaan diperkenankan melakukan promosi.
Memperhatikan substansi analisa kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisa dampak kebijakan dibutuhkan dalam memberikan solusi terbaik bagi kebijakan yang baik, efisien, dan memberikan dampak optimal bagi industri dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan analisa dampak disatu sisi memang membutuhkan usaha yang tidak mudah, khususnya dalam memperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan, namun disisi lain akan membantu pemerintah dan lembaga persaingan dalam menetapkan arah kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi di masa mendatang.