Selasa, 22 Desember 2009

Mengetahui Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Persaingan Usaha

Timothy Muris, mantan Ketua US Federal Trade Commisison, pernah menggaris bawahi bahwa “For competition to prevail, competition agencies must succeed on both fronts. Lose one and we lose the war.” Ini mengartikan bahwa hukum persaingan usaha (competition law) dan kebijakan persaingan usaha (competition policy) merupakan dua pedang yang harus berimbang dan saling melengkapi. Apabila salah satu pedang rusak atau patah, upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat tidak akan tercapai secara optimal. Olehkarenanya, lembaga penegak hukum persaingan usaha dan lembaga yang berwenang atas kebijakan persaingan harus senantiasa bahu membahu dalam mengawasi dan menata iklim usaha di negara bersangkutan. Bagaimana mengharmoniskan kedua pedang tersebut, apabila mereka berada di dua tangan yang berbeda? Advokasi kebijakan persaingan berdasarkan analisa dampak kebijakan dari sisi persaingan usaha merupakan jawabannya.


Ada tiga kunci utama yang digunakan lembaga persaingan dalam menilai apakah suatu kebijakan pemerintah berdampak atas persaingan usaha yang sehat. Ketiga kunci tersebut adalah; apakah suatu kebijakan pemerintah membatasi jumlah atau keberagaman para pelaku usaha suatu barang atau jasa; apakah suatu kebijakan pemerintah membatasi kemampuan para pelaku usaha untuk bersaing, dan; apakah suatu kebijakan pemerintah mengurangi insentif bagi para pelaku usaha untuk bersaing. Apabila suatu kebijakan menunjukkan adanya salah satu kunci tersebut, maka adalah tugas suatu lembaga persaingan untuk menilai kebijakan tersebut secara mendalam, khususnya pada sisi pasar bersangkutan yang terpengaruh dan alasan ekonomis dibalik penetapan tersebut. Bagaimana melakukan analisa dampak kebijakan tersebut, dijelaskan secara mendalam melalui suatu workshop yang dilakukan oleh KPPU melalui kerjasamanya dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).


Workshop yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2009 tersebut menghadirkan tiga pembicara internasional, yaitu Rex-Deighton Smith (OECD), Timothy Hughes (US Federal Trade Commission), dan David Teal (Competition Commission of Canada). Selain menjelaskan mengenai metode analisa dampak kebijakan pemerintah dari sisi persaingan usaha, workshop tersebut juga menjelaskan pengalaman Amerika dan Canada dalam melakukan analisa tersebut, serta bagaimana menggunakan data dan informasi yang terbatas dalam penegakan hukum persaingan. Workshop tersebut diikuti sebagian besar oleh staf KPPU dan perwakilan Pemerintah dan akademisi.


Indikasi awal adanya dampak atas persaingan


Sebagaimana telah dinyatakan di atas, tiga kunci utama dalam menganalisa apakah suatu kebijakan pemerintah berdampak atas persaingan usaha, yaitu adanya pembatasan jumlah pelaku usaha, mengurangi kemampuan bersaing pelaku usaha, dan mengurangi insentif pelaku usaha untuk bersaing. Pertama, pembatasan pelaku usaha dapat diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain dalam bentuk pemberian hak ekslusif kepada pelaku usaha tertentu, adanya kewajiban perizinan atau sertifikasi tertentu yang tidak dapat dijelaskan secara ekonomis, pembatasan cakupan atau jenis pelaku usaha, kebijakan yang menaikkan biaya masuk dan biaya keluar dari pasar, atau melalui penciptaan hambatan geografis. Kedua, pembatasan kemampuan bersaing pelaku usaha dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mengambil alih kendali atas penetapan harga, kebijakan yang membatasi kemampuan untuk melakukan promosi, penetapan standar produk yang menguntungkan pelaku usaha tertentu, atau kebijakan yang menimbulkan kenaikan biaya produksi bagi pelaku usaha tertentu dibandingkan pelaku usaha lain di pasar yang sama. Ketiga, kebijakan yang mengurangi insentif untuk bersaing dapat diciptakan oleh kebijakan yang mengarah kepada sentralisasi; kebijakan yang mewajibkan pengungkapan informasi output, penjualan, dan biaya kepada publik; pengecualian suatu industri dari hukum persaingan; dan kebijakan yang mengurangi mobilitas konsumen untuk berpindah dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya.


Adanya kebijakan yang berpotensi menciptakan distorsi pasar dapat mengurangi insentif bagi pelaku pasar untuk melakukan efisiensi serta mengurangi inovasi dalam industri. Hal tersebut tidak hanya merugikan perkembangan ekonomi nasional, namun juga memperlemah daya saing Indonesia menghadapi globalisasi melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas antar negara dan kawasan. Untuk mencegah terciptanya hal tersebut, integrasi analisa persaingan usaha (competition assessment) dalam analisa dampak kebijakan (regulatory impact assessment/RIA) merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.


Analisa persaingan usaha dan analisa dampak kebijakan (RIA)


Analisa dampak kebijakan (RIA) merupakan suatu rangkaian metode analisa biaya dan manfaat yang digunakan dalam menentukan dampak suatu kebijakan dari berbagai sisi, antara lain dampak terhadap indikator makro, sosial, dan persaingan usaha. Biasanya dampak suatu kebijakan dalam metode ini berorientasi kepada masa depan dengan memperhatikan kondisi pasar demi mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pada sistem ekonomi yang mulai berkembang, analisa kebijakan dapat merupakan bagian terpenting dalam analisa kebijakan (RIA) secara menyeluruh. Dengan adanya analisa tersebut, Pemerintah dapat menghindari kebijakan yang membatasi kegiatan bisnis serta mengidentifikasi pelaku usaha atau industri yang paling terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kebijakan.


Integrasi analisa persaingan usaha dengan RIA dilakukan dalam melaksanakan analisa persaingan usaha secara menyeluruh apabila ditemukan berbagai indikasi awal dampak suatu kebijakan terhadap persaingan usaha yang sehat. Terdapat tiga tahapan dalam menggunakan analisa mendalam tersebut.


Cara pertama adalah dengan mengindentifikasi latar belakang atau tujuan kebijakan (lama dan baru) dan mempelajari tingkat kepatutan kebijakan tersebut. Cara kedua adalah dengan melakukan identifikasi dan analisa atas kebijakan sebelumnya dalam menganalisa kebijakan yang baru. Penilaian ini akan membutuhkan suatu analisa pendefinisian pasar bersangkutan yang mendalam, dimana pasar tersebut akan diidentifikasi melalui tingkat subtitusi antar produk yang ada dalam pasar tersebut. Cara ketiga adalah melalui pengukuran dampak persaingan atas alternatif pilihan kebijakan yang harus dinilai dan diperbandingkan.


Dampak persaingan (competitive effect) dapat diukur melalui serangkaian pertanyaan yang akan menunjukkan tingkat atau derajat dampak persaingan suatu kebijakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut melibatkan beberapa hal, yaitu apakah kebijakan tersebut: akan mempengaruhi persaingan usaha antar pelaku usaha lama; mengurangi masuknya pelaku usaha baru; memiliki dampak signifikan atas harga dan produksi; mempengaruhi kualitas dan variasi barang dan jasa di pasar; memiliki dampak negatif atas inovasi; dan membatasi pertumbuhan pasar; dan menyebabkan dampak materi atas pasar terkait. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak keseluruhan yang diharapkan dan alternatif kebijakan lain tersedia bagi kebijakan tersebut.


Contoh implementasi di negara lain


Terdapat dua perwakilan lembaga persaingan internasional yang turut berbagi pemikiran dalam implementasi competition assessment dalam workshop yang diselenggarakan, yaitu US Federal Trade Commission dan Canada Competition Commission. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga persaingan usaha yang telah lama melakukan penerapan hukum persaingan, yaitu pada tahun 1889 dan 1890. Kanada merupakan negara yang pertama yang menerapkan hukum persaingan usaha di dunia. Analisa kebijakan merupakan metode yang selalu digunakan oleh lembaga persaingan dalam mengetahui dampak suatu kebijakan dalam melakukan kewenangan intervensinya atas kebijakan pemerintah. Salah satu contoh menarik dalam pengukuran dampak kebijakan yang pernah dilaksanakan lembaga tersebut adalah pada kebijakan pemerintah atas obat generik.


Dalam mengukur dampak kebijakan, lembaga persaingan Kanada melakukan dua kajian atas penjualan obat generik di Kanada dan menemukan bahwa walaupun terdapat persaingan dalam pasokan obat generik, namun manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk harga yang rendah. Berdasarkan analisa, ditemukan bahwa hampir $ 800 juta per tahun dana yang sebenarnya tersedia untuk diinvestasikan kembagi kepada sistem jaminan kesehatan Kanada apabila obat tersebut dijual melalui proses yang kompetitif. Beberapa rekomendasi diberikan oleh lembaga dalam meningkatkan persaingan usaha dalam sektor tersebut, antara lain melalui penawaran potongan harga bagi penyedia dengan bergabung dalam jaringan farmasi yang memperkenankan pasiennya membeli obat resepnya sendiri; memberikan insentif bagi pasien untuk mencari harga yang lebih rendah; transparansi harga obat generik; dan kebijakan lain seperti penghapusan hambatan profesi dalam sektor farmasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah.


US FTC memberikan contoh kasus kebijakan pemerintah pada sektor optometri. Kebijakan tersebut membatasi pelaku usaha sektor tersebut dalam hal promosi, nama dagang, lokasi, kantor cabang, dan penggunaan ahli optometri oleh optik. Kebijakan tersebut dilandasi oleh promosi harga yang kurang sehat dan mengakibatkan persaingan lebih kepada harga dibandingkan kualitas jasa layanan. Dalam mengukur dampak kebijakan tersebut, US FTC melakukan survei pasar atas daerah yang dan tidak melakukan pelarangan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa harga kacamata lebih rendah di daerah yang memperkenankan iklan harga kacamata; dan tidak ditemukannya hubungan antara promosi dan kualitas layanan. Namun demikian, promosi harga dapat memberikan skala ekonomis bagi perusahaan melalui penerapan harga yang rendah. Oleh karenanya konsumen akan semakin diuntungkan apabila perusahaan diperkenankan melakukan promosi.


Memperhatikan substansi analisa kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisa dampak kebijakan dibutuhkan dalam memberikan solusi terbaik bagi kebijakan yang baik, efisien, dan memberikan dampak optimal bagi industri dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan analisa dampak disatu sisi memang membutuhkan usaha yang tidak mudah, khususnya dalam memperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan, namun disisi lain akan membantu pemerintah dan lembaga persaingan dalam menetapkan arah kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi di masa mendatang.

Pasar Bersangkutan pada Pasar Dua Sisi

Biasanya pelaku usaha hanya memperhatikan pasar dimana mereka melakukan kegiatan bisnis. Peternak ayam hanya memperhatikan bagaimana meningkatkan jumlah konsumen/pembelinya melalui berbagai strategi yang fokus dan jelas. Namun ketika ada pengusaha yang memperhatikan dua jenis konsumen berbeda dalam kegiatan usaha tunggalnya, maka dapat dikatakan bahwa pengusaha tersebut berada pada pasar dua sisi (two-sided market).


Two-sided market atau sering juga dikenal dengan two-sided platform/network, merupakan suatu platform yang menciptakan nilai dengan cara melakukan intermediasi antara dua kelompok konsumen berbeda yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jean-Charles Rochet dan Jean Tirole pada tahun 2001 melalui jurnalnya, “Platform Competition in Two-Sided Market”. Dalam jurnal tersebut, didefinisikan bahwa suatu pasar dikatakan two-sided apabila pasar tersebut dapat mempengaruhi volume transaksi dengan menetapkan harga lebih pada salah satu pasar dan mengurangi harga yang dibayarkan pada pasar lainnya dengan jumlah yang sama. Jika diibaratkan, lebih menyerupai fenomena timbangan dengan salah satu sisi timbangan merepresentasikan dua jenis pasar (platform) yang berbeda.


Contoh mudahnya adalah pengusaha mal (pusat perbelanjaan). Sebagaimana kita ketahui, mal merupakan tempat pertemuan antara pengunjung mal dengan penjual barang/jasa di dalam mal tersebut. Disini terdapat dua kebutuhan, yaitu pengunjung mal yang menginginkan mal dengan fasilitas dan jenis barang dan jasa yang lengkap dan variatif; dan pemilik toko yang menginginkan fasilitas dan jumlah pengunjung yang tinggi. Nah, dalam pengertian ini, pengusaha mal dapat disebut dalam pasar dua sisi. Contoh lainnya adalah hypermarket, bank, bursa berjangka, balai lelang, portal internet, dan sejenisnya.


Jika dikelompokkan, terdapat beberapa jenis two-sided market, yaitu pasar yang melibatkan pertukaran tradisional (exchanges), media publikasi (advertiser-supported media), alat transaksi (transaction devices), dan perangkat lunak (software). Pasar dengan pertukaran tradisional melibatkan proses transaksi normal, yaitu melibatkan pembeli dan penjual dengan interaksi pembeli yang menginginkan harga termurah dan penjual yang selalu ingin menetapkan harga tertinggi. Pasar dengan media publikasi melibatkan pasar majalah, surat kabar, televisi gratis, dan portal situs dimana interaksi terjadi antara pembaca/penonton dengan pemasang iklan. Pasar dengan alat transaksi melibatkan media pembayaran dengan media seperti kartu kredit dan sejenisnya, dimana interaksi terjadi antara pemegang kartu dengan penjual barang (merchant) yang melayani pembayaran dengan kartu. Sedangkan dalam pasar perangkat lunak, interaksi terjadi dengan melibatkan pengguna aplikasi software (melalui alat tertentu, seperti telepon genggam, video game, dan komputer) dengan pembuat software.


Hal yang menarik dalam pasar dua sisi ini adalah adanya dampak jaringan tidak langsung (indirect network effect) antar dua kelompok konsumen yang memungkinkan pelaku usaha di pasar tersebut mengurangi biaya transaksi (transaction cost), sebagai akibat kemudahan interaksi yang disediakan pasar tersebut. Artinya bagi pengusaha mal, pengunjung dan pemilik toko secara tidak langsung akan diperhatikan bagi pengusaha mal dalam setiap pengambilan keputusannya karena suatu perubahan perlakuan atas satu kelompok konsumen akan berdampak atas kelompok konsumen lainnya. Misalnya pada hypermarket, kenaikan biaya-biaya oleh pemilik hypermarket atas pemasok barangnya akan meningkatkan harga jual barang tersebut bagi pembeli.


Dari sisi penegakan hukum persaingan usaha, pasar dua sisi merupakan salah satu jenis pasar yang cukup unik dan membutuhkan analisa pasar bersangkutan yang lebih kompleks. Hal ini adalah karena adanya dua jenis kelompok konsumen yang harus diperhatikan dalam analisa, serta adanya kompetisi dengan pasar dua sisi lainnya (misalnya mal dengan mal atau pusat perbelanjaan lainnya). Akibatnya dalam konteks pasar ini, perhatian atas pasar produk bersangkutan menjadi minimum dalam setiap analisa.


Misalnya dalam konteks pengukuran kekuatan pasar (market power), pengusaha pada pasar dua sisi dapat memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan keuntungan pada kedua sisi kelompok konsumen tersebut berdasarkan permintaan pada kedua sisi tersebut. Kenaikan keuntungan pada salah satu sisi hanya akan menurunkan keuntungan pada sisi lainnya. Tidak jarang ditemukan pengusaha di pasar dua sisi menarik konsumen di satu sisi dengan menekan konsumen di sisi lain melalui strategi subsidi silang. Ini murni perilaku bisnis, terutama apabila mereka menghadapi persaingan horizontal yang cukup ketat dengan pengusaha setara lainnya.


Pandangan ini juga mendapat dukungan oleh Komisi Eropa (European Commission) yang menyatakan bahwa karena adanya dua pasar yang saling terkait tersebut, maka penetapan harga di atas biaya marjinal atau biaya variabel bukan merupakan indikasi penggunaan kekuatan pasar. Penetapan harga di bawah biaya marjinal atau bahkan harga ”Rp. 0,-” (nol rupiah) dapat merupakan strategi yang menguntungkan bagi pengusaha di pasar dua sisi (sebagaimana contoh di atas) untuk meningkatkan jumlah konsumen atau permintaan pada salah satu sisi dan menghasilkan total consumer welfare yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, predatory pricing pada salah satu sisi sangat mungkin terjadi.


Dengan berbagai fakta tersebut, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana cara untuk menemukan penyalahgunaan kekuatan pasar pada pasar dua sisi tersebut? Apalagi tidak jarang ditemukan bahwa harga bagi salah satu konsumen belum tentu merupakan harga yang sebenarnya (akibat subsidi silang tersebut).


Nah, sebenarnya analisa atas pasar dua sisi ini relatif sama dengan analisa persaingan yang dilakukan pada pasar satu sisi (pasar pada umumnya), namun analisa dilakukan secara terpisah atas kedua sisi tersebut dengan tetap memperhatikan dampak atas satu dengan yang lainnya. Lembaga persaingan Korea pernah melakukan analisa akuisisi sebagian besar saham Gmarket oleh Auction. Keduanya merupakan internet portal untuk transaksi lelang online, dimana Auction dimiliki oleh eBay, perusahaan lelang online terkemuka di Amerika. Saat itu, Gmarket merupakan market leader dan Auction pada urutan kedua. Lembaga persaingan melihat bahwa lelang online memiliki dua kelompok konsumen yang berbeda, yaitu penjual barang dan penawar barang, sehingga analisa juga dilakukan terpisah antar kedua konsumen dengan tetap mempertimbangkan hubungan antar kedua konsumen tersebut.


Contoh menarik juga dapat disarikan dari kasus penggabungan usaha Macquarie Media Group and Southern Cross Broadcasting pada industri televisi dan radio di Australia. Dalam melakukan analisa, lembaga persaingan Australia memperhatikan dua pasar yang saling berhubungan, yaitu sektor periklanan pada kedua media tersebut, karena mereka cenderung bersubtitusi. Analisa persaingan dilakukan pada pertimbangan beberapa area geografis berdasarkan konsumen yang ada karena diduga terdapat dampak atas persaingan akibat penggabungan usaha tersebut pada pasar geografis tertentu. Hasilnya, beberapa wilayah geografis menunjukkan bahwa iklan televisi dan radio berada pada pasar bersangkutan yang berbeda, namun pada beberapa wilayah geografis lainnya ditemukan bahwa kedua media tersebut saling bersubtitusi dekat. Olehkarenanya analisa persaingan dilakukan atas kedua industri tersebut dan menunukkan adanya potensi berkurangnya persaingan usaha pada beberapa wilayah geografis tertentu.


Fenomena pasar dua sisi memang menciptakan tantangan yang besar bagi suatu lembaga persaingan dalam membuktikan adanya pelanggaran undang-undang. Yang paling utama untuk dipahami adalah fenomena tersebut tidak menutup adanya penyalahgunaan kekuatan pasar pada pasar dua sisi. Analisa ekonomi yang mendalam dibutuhkan untuk kasus tersebut. Berbagai pengalaman negara lain menegaskan penjelasan sebelumnya bahwa pertama, dalam melakukan analisa pada pasar dua sisi, dampak atas persaingan dilakukan atas kedua kelompok konsumen dengan mempertimbangkan hubungan (asymmetries) keduanya. Misalnya dengan mempertimbangkan incremental revenue di satu sisi dengan incremental cost pada sisi lainnya. Dalam artian, hubungan antar jenis konsumen mempengaruhi elastisitas harga permintaan dan mengakibatkan peningkatan harga pada salah satu sisi akan menguntungkan. Olehkarenanya perlu dibatasi kekuatan pasar dengan menyamaratakan asumsi lainnya. Elastisitas permintaan salah satu sisi pun harus diabaikan, karena apabila salah satu sisi memiliki elastisitas yang tinggi, maka keuntungan menjadi tidak relevan.


Kedua, pertimbangan atas pasar produk menjadi minimum dibandingkan pertimbangan pada pasar geografis yang menjadi fokus utama dalam pasar tersebut. Lebih lanjut, analisa pada pasar dua sisi ini tidak jarang menghasilkan dampak persaingan pada wilayah geografis tertentu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pasar bersangkutan pada kasus tersebut menjadi sempit.


Ketiga, perlu diperhatikan bahwa perilaku anti persaingan melalui kartel pada jenis pasar ini sangat sulit karena harus melakukan koordinasi pada kedua sisi pasar. Kartel pada salah satu sisi pasar hanya akan menciptakan pelaku kartel yang mengeksploitasi konsumen disisi lainnya. Pembuktian atas perjanjian dan monitoring yang dilakukan atas pasar ini juga menjadi kompleks, karena harus melibatkan pembuktian pada kedua sisi pasar. Akibatnya, perilaku yang terjadi kemungkinan lebih kepada pelanggaran yang dilakukan secara sendiri (unilateral). Pelanggaran tersebut dapat berupa predatory pricing dan excessive pricing. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelanggaran dalam bentuk harga tersebut sangat sulit dilakukan, namun masih tidak tertutup kemungkinan bahwa pelanggaran telah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penetapan harga yang sangat rendah pada salah satu sisi sehingga mampu mencegah pelaku usaha di pasar dua sisi (horizontal) untuk memasuki salah satu pasar konsumen tersebut. Juga tidak tertutup kemungkinan bahwa harga yang sangat rendah ditetapkan di kedua sisi pasar (two-sided predatory pricing) dengan tujuan menghambat pesaing horizontalnya. Dalam kondisi tersebut pengujian berbasis biaya (cost-based test) menjadi relevan dalam pengujian dampak persaingan.


Terakhir dapat disarikan bahwa, fenomana teori ekonomi dalam persaingan usaha sangat berkembang cepat. Berbagai teori baru di bidang industrial organization dan antitrust bermunculan seiring semakin beragamnya kasus dan perilaku yang ditemukan oleh lembaga persaingan. Olehkarenanya membutuhkan upaya peningkatan kapasitas bagi mereka yang terkait dengan proses penegakan hukum persaingan. Kesamaan persepsi antar penegak hukum akan sangat membantu proses penilaian kasus dalam proses investigasi maupun pengajuan keberatan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha di Dunia

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau istilah kerennya, intelectual property right telah cukup kental di pikiran kita. Yups, HAKI memang bukan barang baru di Indonesia ini, terlebih dengan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi dan industri kreatif di negara tercinta ini. HAKI yang pada umumnya terkait dengan hak paten, hak cipta, dan merek dagang ini memberikan hak tertentu kepada pemegangnya untuk waktu tertentu mengecualikan pihak lain dalam memperoleh manfaat dari produk atau jasa tersebut. Perlindungan atas HAKI memang diakui penting dalam meningkatkan inovasi dan pada akhirnya menunjang pertumbuhan ekonomi. Coba dibayangkan, apa jadinya negara ini kalau insentif untuk melakukan inovasi tidak diperhatikan. Bisa-bisa semua produk atau jasa yang ada di tanah air kita ini berasal dari negara lain. Sangat ironis memang ketika mendengarkan informasi di salah satu acara talkshow di salah satu televisi nasional yang menampilkan seorang pemuda kreatif Indonesia yang mematenkan puluhan produknya di Jepang, yang nantinya juga di ekspor ke Indonesia.


HAKI dari sisi persaingan usaha dapat memberikan kekuatan pasar kepada pemegang hak untuk menentukan kepada siapa dia dapat menjual produk atau jasa kreatifnya. Kekuatan pasar tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak terdapat teknologi atau produk serupa yang dapat menjadi subtitusi. Akibatnya, dapat terjadi inefisiensi dimana pemilik hak akan membatasi penjualan untuk mengurangi tingkat persaingan di pasar dan memaksimalisasi keuntungan mereka. Dari sisi persaingan usaha juga dapat ditemukan fenomena bahwa perilaku monopolistik tersebut dapat diperkenankan apabila hanya dilakukan pada jangwa pendek dan tetap dapat dibuktikan memberikan manfaat jangka panjang yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. Dualisme pemikiran inilah yang membuat isu mengenai HAKI menjadi menarik untuk ditelaah.


Dua sisi pedang yang dimiliki HAKI ini sebenarnya telah mendapat perhatian dunia, khususnya dalam mempertimbangan sejauh mana perlindungan atas HAKI dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perhatian tersebut diterjemahkan dalam perjanjian aspek-aspek dagang dari HAKI (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS) yang dinegosiasikan dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round). Perjanjian tersebut memperkenalkan adanya standar minimal atas perlindungan dan penegakan hukum bagi HAKI dalam sistem perdagangan internasional (cross boarder) dan bersifat mengikat kepada seluruh negara anggota. Peranan kebijakan persaingan atas HAKI dalam TRIPS juga dinyatakan spesifik. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa negara anggota diperkenankan mengadopsi berbagai cara pencegahan atau pengendalian praktek persaingan usaha tidak sehat dalam HAKI berdasarkan hukum di negara bersangkutan.


Sebenarnya, apa sih, bentuk-bentuk penyalahgunaan HAKI yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha. Hal ini menjadi penting mengingat dalam pedoman UU No. 5/1999, adanya HAKI memang dikecualikan, namun penyalahgunaan HAKI tersebut tetap tunduk pada penerapan hukum persaingan. Nah, selanjutnya mari kita menelusuri dan memperhatikan beberapa penjelasan di bawah ini.


Penyalahgunaan HAKI secara umum dapat dibedakan pada sifat perjanjiannya, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal, penyalahgunaan terjadi dalam bentuk adanya koordinasi antar pesaing yang berdampak pada persaingan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk perilaku tersebut dapat berupa kondisi dimana pemegang HAKI melakukan perjanjian dengan pemegang HAKI lainnya dengan tujuan menetapkan harga yang disepakati bersama atas produk atau jasa yang terkait dengan teknologi barang yang mereka miliki. Kerjasama tersebut bisa dilakukan secara sendiri ataupun melalui pembentukan suatu usaha patungan (joint venture). Sedangkan secara vertikal, perjanjian terjadi dalam hal pemegang HAKI bekerjasama dengan perusahaan pengguna produk HAKI tersebut (sebagai barang input). Penyalahgunaan tersebut umumnya dilakukan dengan cara penetapan harga bersama dengan tujuan mengurangi biaya transaksi di antara mereka.


Secara khusus, berbagai perilaku penyalahgunaan HAKI tersebut dapat berupa pembagian wilayah, perjanjian eksklusif, penjualan bersyarat (tying), dan penolakan pemberian lisensi (refusal to license). Pembagian wilayah dilakukan apabila pembagian pasar menjadi beberapa wilayah dan membatasi perdagangan dimungkinkan, maka pemegang HAKI cenderung akan memilih untuk menunjuk satu pemegang izin tertentu untuk pada wilayah-wilayah tertentu. Perjanjian ekslusif sering digunakan untuk mencegah pemegang HAKI untuk memproduksi produk yang menggunakan teknologi yang dimiliki pesaingnya. Dalam perjanjian ini, umumnya retalier tidak diperkenankan menjual produk pesaing. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya free rider memanfaatkan persaingan tersebut dan untuk mengembangkan hubungan teknologi antara pemegang dan pemberi HAKI. Penjualan bersyarat juga kerap digunakan dalam mewajibkan konsumen untuk menggunakan penyedia barang terkait dengan berlindung pada alasan mempertahankan kualitas produk yang dimilikinya.


Namun demikian, berbagai perilaku yang dilakukan pemegang HAKI seringkali juga bermanfaat bagi pemegang hak sekaligus meningkatkan kompetisi di pasar jika perilaku tersebut dilakukan secara benar. Misalnya, pembatasan wilayah pemasaran dan perjanjian ekslusif yang dapat mengamankan keuntungan dengan membatasi dan mendorong persaingan dalam merek yang sama (intrabrand competition) serta memberikan harga yang berbeda antar wilayah geografis berdasarkan karakter konsumen terkait. Bahan penjualan bersyarat dapat digunakan untuk meningkatkan output dengan menetapkan harga berdasarkan karakter konsumen yang berbeda (misalnya harga yang lebih rendah bagi konsumen baru). Penggunaan royalti juga dapat mendorong efisiensi dengan cara menetapkan besaran royalti berdasarkan output total yang dihasilkan. Memperhatikan dua sisi perilaku positif dan negatif dari HAKI inilah yang seringkali membuat hubungan antara penggunaan HAKI dengan penerapan hukum persaingan menjadi sangat rumit dan membutuhkan pertimbangan ekonomis yang lebih matang.


Penerapan aturan mengenai HAKI cukup berbeda antar negara karena sangat tergantung kepada unsur politis atau kepentingan negara yang melindungi hak tersebut. Namun demikian sebagian besar negara tetap berkeyakinan bahwa perlindungan atas HAKI akan memberikan insentif untuk melakukan inovasi. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan dijelaskan beberapa pengaturan mengenai HAKI dan hukum persaingan di beberapa wilayah, Pasifik, Eropa, dan Asia.


Australia menggunakan aturan umum mengenai praktek bisnis yang dilarang, seperti perjanjian horizontal (penetapan harga), perjanjian vertikal (perjanjian ekslusif/exclusive dealing, penjualan bersyarat/tying sale, dan harga jual kembali/resale price maintenance), dan penyalahgunaan kekuatan pasar. Pengecualian dapat diberikan tetapi berdasarkan pertimbangan lembaga persaingan. New Zealand memiliki aturan mengenai HAKI yang cukup komprehensif, dimana hak tersebut diatur oleh beberapa peraturan seperti Patents Act 1953, Designs Act 1953, Trade Mark Act 1953, Copyright Act 1962, dan Plant Variety Rights Act 1987. Hukum persaingan negara ini (Commercial Act 1986) memberikan pengecualian atas penyalahgunaan hak tersebut, namun dengan beberapa kondisi seperti bahwa perjanjian tersebut mengatur mengenai sumber, maksud, wilayah, dan periode penyalahgunaan hak tersebut; atau ditujukan untuk melindungi kepentingan pemilik HAKI; atau mencantumkan kewajiban untuk bertukar pengalaman dan meningkatkan kualitas HAKI tersebut; atau mencantumkan kewajiban untuk mempengaruhi persaingan di pasar di luar wilayah New Zealand.


Hukum persaingan di Eropa juga memiliki acuan yang berbeda mengenai HAKI, dimana ada negara yang secara khusus mengatur mengenai HAKI dan ada yang tidak. Hukum persaingan Kanada lebih menarik untuk dijadikan contoh karena memberikan selain beberapa pasal umum yang dapat digunakan atas HAKI (price maintenance, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian khusus), mereka juga memiliki pasal yang secara khusus mengenai penyalahgunaan paten dan merek dagang. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa Kejaksaan dapat meminta Pengadilan untuk membatalkan perjanjian lisensi atau mengecualikan perbuatannya. Di lain sisi, perintah juga dapat berupa pembatalan hak paten. Ini diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa perilaku tersebut membatasi perdagangan, meningkatkan harga, atau mengurangi persaingan. Hukum persaingan Jerman juga memiliki pasal khusus atas HAKI, dimana perjanjian tersebut dapat dilarang apabila menimbulkan hambatan pasar atas penerima lisensi yang melebihi hak patennya. Di lain sisi, pemberi lisensi juga diperkenankan membatasi lisensi untuk penggunaan tertentu berdasarkan kegunaan, kuantitas, wilayah, atau waktu. Pengecualian tambahan juga diberikan atas perilaku untuk mempertahankan kualitas dan harga, untuk bertukar informasi dalam pengembangan lisensi, untuk tidak mempermasalahkan paten, atau untuk mengatur peta persaingan di luar Jerman. Negara Eropa lain seperti Perancis dan Belanda tidak memiliki aturan khusus mengenai HAKI di hukum persaingannya, namun seluruh pasal dalam hukum dalam persaingan dapat digunakan atas penyalahgunaan hak tersebut.


Beralih ke Asia khususnya negara matahari terbit (Jepang), pengecualian atas HAKI juga diberikan atas berbagai perilaku HAKI yang dinyatakan dalam Patent Act. Perilaku HAKI yang dapat dikenakan hukum persaingan (Anti Monopoly Act of 1947) lebih kepada monopolisasi swasta (private monopolization) dan pembatasan berdagangan (unreasonable restrain of trade) seperti diskriminasi harga, perjanjian tertutup, resale price maintenance, dan penjualan bersyarat. Pasal mengenai praktek perdagangan tidak adil juga dapat dikenakan atas penyalahgunaan HAKI tersebut, khususnya dengan memanfaatkan definisi perilaku yang ditujukan untuk mempengaruhi persaingan sehat. Untuk memberikan kejelasan atas perilaku HAKI dilarang dan yang dikecualikan tersebut, dinyatakan dalam suatu pedoman khusus yang diterbitkan lembaga persaingan.


Memperhatikan beberapa contoh aplikasi di negara-negara tersebut, terlihat jelas bahwa HAKI memiliki peranan yang vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan konsumen, dan adalah hal yang penting untuk melindungi insentif untuk menciptakan dan meningkatkan HAKI. Hubungan antara HAKI dan hukum persaingan memiliki hubungan yang kompleks karena pemegang HAKI dapat melakukan perilaku yang anti kompetisi dalam memperoleh kekuatan pasar yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan pasar yang secara otomatis mereka miliki begitu mereka memperoleh hak khusus tersebut. Penggunaan hukum persaingan yang tepat dapat mengatasi permasalahan tersebut tanpa menginjak legitimasi atas perlindungan HAKI. Kepentingan pemegang HAKI, produsen, dan konsumen akan diuntungkan melalui suatu pasar yang kompetitif dan diwarnai dengan kemudahan akses, transparansi, proses negosiasi jual beli lisensi tepat, praktek HAKI yang efisien, dan penegakan hukum yang tepat. Kombinasi yang tepat diantara keduanya akan menciptakan suatu standar yang optimal dalam melindungi kepentingan pemegang HAKI dan melindungi kesejahteraan rakyat.

Hukum dan Kebijakan Persaingan dalam Era Perdagangan Bebas

Pada awal implementasi UU No. 5/1999, tidak sedikit penilaian miring atas pelaksanaan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Terlebih UU No.5/1999 dinilai sebagai salah satu dorongan International Monetary Fund (IMF) untuk pencairan pinjaman dikala masa resesi di tahun 1997. Well, tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu dapat dibenarkan. Namun seiring dengan tren perdagangan internasional saat ini, tidak dapat dihindari bahwa kebijakan persaingan is a must.


Perbedaan istilah


Terdapat pemahaman yang belum tegas di kalangan pemerintah Indonesia atas pengertian kebijakan persaingan dan hukum persaingan pada awal implementasinya. Tidak jarang kedua hal tersebut dianggap sama dan hanya berada di bawah tanggung jawab otoritas persaingan usaha. Padahal kedua jenis instrumen tersebut cukup berbeda. Kebijakan persaingan merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam mempengaruhi jumlah pelaku usaha dan hambatan masuk dan keluar pasar melalui instrumen kebijakannya. Sedangkan hukum persaingan merupakan bagian dari kebijakan persaingan yang berisikan aturan-aturan perilaku anti persaingan yang dilarang serta upaya penegakan hukumnya.


Hukum persaingan usaha pertama kali dikenalkan oleh Kanada pada tahun 1889 dan Amerika pada tahun 1890 sebagai upaya mengentasi kelebihan kekuatan pasar serta penggabungan usaha oleh konglomerasi dalam bentuk trust. Di Indonesia sendiri, hukum persaingan diperkenalkan pada tahun 1999, setelah lebih dari sepuluh tahun disusun pemerintah tanpa langkah implementasi yang terstruktur seiring besarnya tekanan konglomerasi pada era tersebut. Tidak dipungkiri bahwa pemenuhan komitmen kepada IMF merupakan salah satu pemicu diimplementasikannya hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Namun sekarang, pengalaman selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan dan hukum persaingan telah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan ekonomi nasional, terutama dalam era perdagangan bebas (globalisasi) dalam beberapa tahun terakhir.


Kebijakan Persaingan dalam Negosiasi Internasional


Saat ini kebijakan persaingan merupakan salah satu area baru dalam setiap perjanjian negosiasi perdagangan. Baik itu terkait dengan asosiasi negara Asia Pasific (APEC), organisasi perdagangan dunia (WTO), maupun perjanjian bilateral. Semua mencantumkan kebijakan persaingan sebagai salah satu aspek yang harus diperhatikan. Hal inilah yang sering mengundang perdebatan sengit dalam setiap negosiasi. Adanya kebijakan persaingan sering dinilai sebagai alat untuk membuka pasar seluas-luasnya (konsep free market) melalui liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Apalagi dihadapkan pada kenyataan bahwa kebijakan persaingan telah menjadi salah satu tema utama pada WTO melalui General Agreement on Trade in Service, Agreement on Trade-related Investment Measure, maupun bagian perjanjian WTO lainnya.


Apabila dikaji lebih lanjut, terdapat dua hal yang menjadi kekhawatiran atas adanya kebijakan persaingan pada perjanjian internasional. Pertama, ketakutan bahwa cakupan kebijakan persaingan akan diperluas kepada sektor publik daripada sektor swasta. Beberapa perjanjian internasional telah mencantumkan aturan persaingan untuk membatasi kemampuan perusahaan publik, sehingga berdampak kepada monopoli sektor publik dan perusahaan milik negara. Kedua, adanya kekhawatiran bahwa kebijakan persaingan akan membatasi kemampuan pemerintah dalam menyusun kebijakan publik dan industri. Sehingga aturan baru mungkin dapat menyentuh proteksi, pembatasan investasi asing pada sektor tertentu, promosi kandungan lokal, dan pembentukan national champion. Dikhawatirkan hal ini akan menguntungkan pelaku usaha asing yang membutuhkan akses pasar yang semakin luas.


Jenis Kerjasama dalam Kebijakan Persaingan


Praktek internasional mengenal beberapa jenis instrumen kerjasama internasional terkait hukum dan kebijakan persaingan, yaitu kerjasama dalam penegakan hukum persaingan; kerjasama bantuan hukum; kerjasama perdagangan; kerjasama bantuan teknis; kerjasama perdagangan bebas dan integrasi ekonomi; dan kerjasama akibat organisasi multilateral. Indonesia sendiri memiliki tiga dari beberapa kategori tersebut, yaitu kerjasama bantuan teknis, kerjasama perdagangan bebas dan integrasi ekonomi, dan kerjasama dalam organisasi multilateral. Kerjasama perdagangan bebas dan integrasi ekonomi dilakukan antara Indonesia dengan Jepang melalui Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah diimplementasikan sejak bulan Agustus 2007. Kerjasama ini memuat bagian khusus untuk kebijakan persaingan, khususnya dalam hal notifikasi penegakan hukum, pertukaran informasi, dan bantuan teknis.


Kerjasama sejenis juga dilakukan dalam tingkat ASEAN melalui pembentukan ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Saat ini perjanjian sejenis juga dilakukan antara Indonesia dengan European Free Trade Association (EFTA) yang saat ini dalam tahap persiapan negosiasi. Di tingkat multilateral, hukum dan kebijakan persaingan telah memiliki fora tersendiri pada organisasi kerjasama ekonomi Asia Pasific (APEC). Ini membuat hukum dan kebijakan persaingan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya organisasi tersebut menuju reformasi kebijakan dan reformasi struktural sebagai tujuan akhir. Sedangkan kerjasama bantuan teknis dalam bidang persaingan usaha, saat ini secara khusus telah dilakukan melalui perjanjian ASEAN dengan Australia dan New Zealand untuk meningkatkan kapasitas sumber daya di ketiga wilayah.


Berbagai kondisi di atas memastikan bahwa kebijakan persaingan adalah suatu hal yang saat ini tidak dapat dihindari. Zaman telah berubah seiring semakin meningkatnya kebutuhan suatu negara. Kebijakan persaingan mau tidak mau telah menjadi sesuatu yang penting, kecuali apabila suatu negara memutuskan untuk menutup diri dari dunia luar. Suatu hal yang dulu pernah dilakukan Cina untuk memperkuat industri dalam negerinya. Sekarang seiring dengan tuntutan industrinya, Cina telah menyatakan bergabung dengan organisasi perdagangan dunia, sehingga tidak luput dengan kewajiban komitmen adanya kebijakan persaingan. Olehkarenanya saat ini mereka pun memiliki hukum persaingan sendiri, namun tetap memberikan proteksi yang kuat bagi industri strategis dan perusahaan negaranya.


Apa yang harus dilakukan?


Perlu disadari bahwa, pertama, kebutuhan atas kebijakan persaingan tidak dapat dihindari. Tidak hanya sebagai bentuk komitmen, tetapi juga memang dibutuhkan dalam membentuk pelaku usaha yang efisien dan tangguh. Kedua, perlindungan atas suatu industri atau pelaku usaha adalah kewenangan mutlak negara bersangkutan asalkan dengan justifikasi yang jelas. Pemberian subsidi, proteksi, pengaturan harga, dan sebagainya adalah hak prerogatif pemerintah bersangkutan. Yang mesti ditegaskan adalah bagaimana kita membendung tantangan globalisasi dengan optimalisasi kebijakan persaingan yang tetap mendukung berkembangnya industri dalam negeri.


Dilain sisi perlu disadari juga bahwa persaingan atau pasar yang sangat kompetitif bukanlah selalu jalan yang terbaik. Terlalu mengagungkan sistem pasar dan persaingan dapat menjadi hambatan dalam menyadari maksud sesungguhnya sistem tersebut dan bagaimana peranan kebijakan persaingan yang sesungguhnya. Pasar yang bersaing sempurna pun masih dapat menghasilkan hasil yang kurang baik, seperti berkurangnya penelitian dasar, meningkatnya polusi, berkurangnya sumber daya alam, dan sebagainya. Dominasi oleh berbagai perusahaan besar pada sektor-sektor tertentu adalah hal yang wajar. Olehkarenanya kita tidak boleh memandang pasar yang kompetitif sebagai subtitusi dari kebijakan publik, kebijakan redistribusi, dan perusahaan publik. Namun demikian, perhatian atas potensi meningkatnya konsentrasi pasar domestik tetap perlu diperhatikan, terlebih pola persaingan saat ini lebih diarahkan melalui pencapaian skala ekonomis, promosi, dan penggabungan usaha (merger). Dalam konteks tersebut, kerjasama internasional seharusnya diarahkan kepada penguatan kebijakan pada sektor publik.


Dalam penilaian cakupan kerjasama, penentuan manfaat dan kerugian suatu kerjasama atas perekonomian nasional adalah suatu hal yang kritis. Kita tidak ingin menggunakan kebijakan persaingan sebagai alat untuk membuka pasar seluas-luasnya dan menghilangkan peranan pemerintah. Suatu kerjasama yang baik adalah didasari oleh adanya tingkat kesamaan kebutuhan tertentu. Sehingga apabila terdapat perbedaan sistem hukum yang signifikan, hal tersebut dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang ideal.


Perlu menjadi catatan bahwa hukum dan kebijakan persaingan selalu dikaitkan dengan konteks industri dan perdagangan, sehingga diperlukan harmonisasi. Pertimbangan dalam setiap kerjasama internasional sebaiknya memberikan porsi lebih atas maksud atau tujuan yang melatarbelakangi dibentuknya kerjasama tersebut daripada pembahasan unsur dalam naskah kerjasama. Negara harus menghindari pemanfaatan kerjasama untuk membuka akses perdagangan dan investasi dalam negeri. Terlebih jika pelaku usaha domestik belum siap menghadapi arus globalisasi yang ada, walaupun di sisi lain akan diuntungkan dengan semakin besarnya peluang pasar bagi produk mereka.


Karakter hukum kebijakan persaingan di Indonesia cukup unik, karena memiliki fungsi pemberian saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Ini membuat kebijakan persaingan dapat didorong (melalui undang-undang) untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di sektor industri dan perdagangan. Dengan demikian, penetapan kerjasama internasional terkait persaingan usaha haruslah disusun untuk mencegah pemanfaatan bab persaingan usaha dalam mendorong terbukanya pasar yang mungkin selalu dipertahankan pemerintah.


Sebagai contoh, kerjasama ekonomi Amerika dan Jepang pada tahun 2001 mendorong Jepang untuk mengatasi perilaku anti persaingan yang berpengaruh kepada produk asing, serta kerjasama ekonomi Amerika dan Korea yang mendorong Korea untuk memperkuat penegakan hukum persaingannya, menggunakan prinsip persaingan dalam deregulasi, peningkatan akses kepada industri televisi, dan sebagainya. Hal ini terlihat cukup jelas bahwa hukum dan kebijakan persaingan dapat digunakan untuk mempengaruhi aspek industri dan perdagangan di negara bersangkutan. Kondisi ini membuat koordinasi antara kebijakan persaingan dengan kebijakan perdagangan dan industri menjadi esensial.


Olehkarenanya, kerjasama dalam kebijakan persaingan dapat dibatasi pada prioritas penegakan hukum maupun prioritas lain dengan tetap alokasi sumber daya yang ditetapkan. Bahkan walaupun kerjasamanya hanya terbatas pada bantuan teknis, kita tetap harus waspada karena tidak mungkin lembaga yang dibentuk melalui bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung upaya liberalisasinya. Ingat bahwa “there is no such thing like a free lunch”. Sebaiknya kerjasama persaingan usaha dapat diarahkan untuk mendukung grand strategy (blueprint) pengembangan industri dan perdagangan kedepan yang digariskan pemerintah. Perlu diingat bahwa, hukum persaingan Indonesia juga mendukung upaya pemerintah, antara lain dalam melindungi dan memperkuat usaha kecil menengah, produk hasil inovasi, dan monopolisasi melalui aturan pengecualian yang digariskan. Instrumen inilah yang dapat digunakan untuk mengharmoniskan berbagai kebijakan tersebut. Sebagai contoh, apabila ditetapkan bahwa dalam lima tahun kedepan, pemerintah berfokus kepada penguatan sektor infrastruktur, maka upaya hukum dan kebijakan persaingan juga dapat diarahkan dalam mengawal proses penguatan tersebut baik melalui penegakan hukum yang terkonsentrasi atau bahkan melalui pengecualian.


Dapat disimpulkan bahwa globalisasi tidak dapat dihindari, sehingga membuat hukum dan kebijakan persaingan penting dalam mengawal proses tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat secara luas. Untuk mencapainya, koordinasi antar kebijakan persaingan dengan kebijakan industri dan perdagangan dan komitmen antar lembaga terkait menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat dihindari.